Pekerjaan Sosial atau Ilmu Kesejahteraan Sosial,,??

Posted by Muhammad Joe Sekigawa on June 12, 2010 · 49 Comments 

Dorita Setiawan, MSW
Doctorate student at Columbia University School of Social Work
1255 Amsterdam Avenue, New York 10027
ds2760@columbia.edu

Suatu hal yang menarik adalah perbedaan nama antara Pekerjaan sosial dan Ilmu Kesejahteraan sosial. Ada beberapa dua perspektif  dalam melihat kedua kata ini. Sebagai pemahaman definisi, pekerjaan sosial memiliki sejarah yang berakar dari tradisi philantropi atau charity movement yang lahir pada era progresif di Amerika tahun 1880-an. Pendekatan yang dilakukan Peksos, lebih bersifat klinis (beberapa menyebutnya generalis), ranah-ranah yang ada dalam pekerjaan sosial pun sangat spesifik beberapa diantaranya adalah asesmen keluarga dan perlindungan anak.

Yang menarik dari hal ini adalah, di Indonesia banyak yang menganggap bahwa pendekatan klinis bukanlah pendekatan yang relevan yang dapat diterapkan pada konteks Indonesia. Namun keterampilan ini sebenarnya merupakan elemen yang sangat penting bagi Indonesia, karena trend intervensi sosial yang ada di Indonesia  lebih bergerak menuju layanan yang berbentuk pencegahan berbasis masyarakat (community-based prevention) dibanding dengan model insitusi untuk memecahkan persoalan yang akut.

Lain hal nya dengan Kesejahteraan Sosial (Social Welfare), kata ini lebih bersifat umum dan general, gerakan ini muncul dari pergerakan settlement house yang dibidani oleh Jane Adams, dimana lebih bersifat pada community organizing, aktifisme , advokasi dan juga kebijakan. Karena kesejahteraan sosial berkait dengan well-being masyarakat, maka pelaku di dalam ranah ilmu kesejahteraan sosial ini tidak melulu harus Pekerja sosial tapi bisa juga ekonom, politisi, semua profesi yang berhubungan dengan kesejahteraan orang banyak. Namun seorang pekerja sosial yang mendalami Ilmu Kesejahteraan Sosial akan berbeda dengan mereka yang datang dari profesi lain. Misalnya, analisis kebijakan kemiskinan seorang peksos akan lebih menggunakan pisau analisis kelayakan (kualitas hidup) dan teori PIE (people in environment) yang melihat dukungan keluarga, lingkungan dan masyarakat sedangkan seorang ekonom lebih menggunakan pendapatan (income dan earnings) untuk menganalisa satu phenomena kemiskinan yang ada di masyarakat. Tentu saja contoh ini sangat ‘sederhana’ dibanding dari proses analisa yang dilakukan di lapangan yang lebih rumit.

Perspektif ke dua adalah, penamaan pekerjaan sosial dan Ilmu kesejahteraan sosial pada universitas adalah masalah ‘hubungan publik’ artinya, penamaan ini terkait dengan pesan apa yang ingin disampaikan oleh suatu program pekerjaan sosial. Di Jepang misalnya pada masa awal pembentukan program pendidikan pekerjaan sosial, untuk alasan politis dan melihat pasar, nama ilmu Kesejahteraan sosial lebih dipilih karena stigma akan pekerjaan sosial sangat kental di masyarakat. Namun ketika profesi ini sudah lebih dikenal beberapa program kembali menggunakan kata pekerjaan sosial (Mandinberg, 2009). Di Amerika sendiri, tidak semua program yang menyelenggarakan pendidikan pekerjaan sosial menggunakan kata Social Work  (Columbia University School of Social Work, University of Michigan) tetapi juga Social Welfare (UCLA Berkeley dan University of Washington in St Louis), namun mereka bernaung di bawah CSWE (Council of social Work Education) atau badan pendidikan pekerjaan sosial. Amerika Serikat dan Kanada serta Inggris –walaupun sedikit berbeda dengan latar belakang historis yang berbeda- memiliki trend yang sama akan penamaan program mereka.

Standarisasi Kurikulum

Wenocur dan Reisch memandang profesionalisasi pekerjaan sosial sebagai suatu kepemilikan komoditas layanan yang spesifik yang jelas yang monolistik (yang hanya dimiliki oleh pekerjaan sosial) dengan ‘reward’ materi juga status. (“another monopolistic hold on a distribution of a particular service commodity with concomitant materials and status rewards”. )

Jadi ketika membicarakan pendidikan pekerjaan sosial , kita harus dapat menjawab  pertanyaan penting, sebagai pekerja sosial hal apa yang harus kita ketahui? Dan apa yang yang diharapkan dari seorang pekerja sosial? Tentu saja hal ini banyak mengundang perdebatan antara mereka yang terlibat di lapangan layanan sosial, para pendidik pekerjaan sosial, pembuat kebijakan, akademisi dan semua orang yang merasa terlibat. Perbedaan antara apa dan bagaimana menamakan pekerjaan sosial sebagai sebuah disiplin adalah dinamika awal terbentuknya pekerjaan sosial di Amerika. Di Indonesia, hal ini sedang berlangsung, kita semua sedang mencari bentuk dan formula untuk membentuk sebuah pekerjaan sosial yang dianggap ideal.

Namun, tentunya kita harus dapat bergerak cepat dan tidak berputar-putar dalam pembentukan sebuah nama, namun mencari titik persamaan akan bagian apa yang dapat kita lakukan. Dengan berjalannya waktu, ketika tuntutan profesi pekerjaan sosial kian menuntut keahlian yang spesifik, jelas dan sustainable, profesi pekerja sosial di Indonesia dituntut untuk memiliki tingkat akademik yang cukup hingga dapat menghasilkan tenaga professional dengan kemampuan spesifik dan berkualitas sehingga dapat berkompetisi dengan profesi yang lainnya.

Ketika hal ini tidak dilakukan, lahan pekerja sosial menjadi lahan yang dapat diserbu siapa saja. Yang dimaksud lahan disini adalah ranah pekerjaan dimana dibutuhkan keahlian yang sangat spesifik dan itu hanya bisa dilakukan oleh pekerja sosial. Ini bukan hal yang mudah. Ini bukan berarti kita dapat melabel satu produk yang bukan milik kita. Di Aceh pasca tsunami misalnya, banyak orang yang melihat pekerja sosial professional melakukan pekerjaan yang sangat berbeda dibanding dengan mereka yang tidak professional, misalnya, ‘produk’ yang dimiliki oleh pekerja sosial professional adalah produk dengan rangkaian sistematis, terarah dan terukur.

Keahlian ini tentu saja tidak bisa dilakukan dengan tingkatan pelatihan. (training vs pendidikan tinggi). Contoh yang tepat adalah usaha penting yang dilakukan oleh SWPRC dalam perlindungan anak yang diawali dari Aceh, pasca tsunami dan beberapa daerah di Indonesia lainnya. Perlindungan anak adalah salah area yang seharusnya dapat diklaim sebagai area andalan pekerjaan sosial di Indonesia yang bisa kita jadikan titik awal spesialisasi yang bisa dilakukan oleh peksos professional di Indonesia.

Standarisasi kurikulum adalah tuntutan dari munculnya beberapa program kesejahteraan sosial di Indonesia. Standarisasi adalah suatu proses yang tidak terelakan.  Standarisasi adalah kepentingan profesi , penting bagi kita untuk memiliki titik persamaan untuk jangka panjang, walaupun standarisasi bukanlah hal yang besar bagi konsumen dan pasar karena bila produk yang dihasilkan memiliki kualitas baik, pasar tidak terlalu melihat standarisasi sebagai ukuran (Mandinberg, 2009).

Salah satu cara standarisasi yang dapat diambil oleh profesi pekerjaan sosial, yaitu mengadakan konsorsium yang terdiri dari para ahli pekerjaan sosial, akademisi, pemerintah, organisasi-organisasi yang menyerap tenaga peksos dan beberapa tokoh masyarakat. Langkah ini diambil agar pekerjaan sosial memiliki tolok ukur akan tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan peksos. Mengambil contoh di beberapa negara yang telah memiliki profesi pekerjaan sosial lebih awal dari Indonesia, misalnya CSWE (the Council of Social Work Education) yang berada di Amerika utara, adalah badan pendidikan peksos yang menentukan isi kurikulum inti pekerjaan sosial universitas.

Namun tolok ukur ini bukanlah ukuran yang baku yang harus diikuti mentah-mentah. Setiap universitas memiliki otoritas masing-masing bagaimana mereka ingin menyelenggarakan kurikulum-nya. Pertanyaan selanjutnya, tentang apa saja yang harus dimasukan sebagai isi kurikulum tersebut, tentu saja harus disesuaikan dengan konteks kebutuhan dan ‘pasar’ dari sosial work itu sendiri, di Vietnam, misalnya memasukan keterampilan komunikasi sebagai salah satu inti dari kurikulum mereka (Hugman, 2009).  Keseragaman menjadi penting bagi pendidikan peksos di Indonesia, karena kalau tidak, peksos sangat mustahil untuk diterima sebagai profesi, karena setiap lulusan tidak memiliki titik persamaan sama sekali.

Di luar universitas,  standarisasi lainnya adalah menyelenggarakan  bar exam dan grandfathering. Bar exam artinya semua orang yang ingin memiliki lisensi pekerjaan sosial harus melewati ujian ini dan lulus. Sedangkan grandfathering adalah pemberikan lisensi profesi bagi mereka yang memang sudah lama terjun di profesi ini tanpa melalui test. Di Amerika serikat, bar exam dan grandfathering diberlakukan berbeda di negara-negara bagian.  Di California, semua orang dapat mengikuti ujian ini, sedangkan New York hanya membatasi ujian ini bagi mereka yang memang lulusan pekerjaan sosial. Lain halnya dengan Jepang hanya karena memberlakukan bar exam, banyak mereka yang bekerja di area peksos dan sangat senior tidak memiliki lisensi, sekalipun mereka adalah professor senior di program peksos. Pertanyaan selanjutnya, bagi konteks Indonesia, apakah kita sudah saatnya melakukan ini ? keputusan tentunya ada di  tangan kita.

Berusaha untuk memahami  ‘nature’ pendidikan profesi pekerjaan sosial di Indonesia, -pekerjaan sosial terapan dan pekerjaan sosial akademis- penting bagi kita untuk kembali melihat sejarah profesi ini secara runtut dan menyeluruh. Lahirnya STKS (KDSA pada tahun 1957) sebagai lembaga pendidikan pekerja sosial di Indonesia ini menjadi begitu menarik untuk dibahas. Keterlibatan pemerintah secara langsung mendirikan badan pelatihan sebuah profesi adalah bagian secara sejarah dari banyak profesi di negara berkembang seperti China dan Turki. Keterlibatan pemerintah ini adalah salah satu langkah jarak pendek untuk dapat menyediakan pekerja sosial yang terlatih yang dapat memenuhi perangkat tuntutan struktural dalam pengembangan satu negara kesejahteraan (welfare state).

Salah satu spesifik yang dialami di Indonesia, adalah posisi pendidikan pekerjaan sosial yang berada pada Departemen yang berbeda. STKS yang dinaungi oleh Kementerian Sosial RI, misalnya lebih berorientasi pada program praktek, terlihat dari beberapa tulisan-thesis, skripsi dan makalah yang ada- yang telah dilakukan oleh lulusan  STKS yang memiliki komitmen riset yang lebih berbasis apa yang terjadi di lapangan (practicum related-practice). Sedangkan UI, UIN dan lainnya berada di bawah Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional, yang isu nya lebih mengarah pada perbedaan ilmu dan profesi.

Untuk di UI (Haffey, 2009) program yang berada di bawah departemen pendidikan lebih mendalami analisa masalah dan kurang memiliki penekanan pada profesi pendidikan pekerjaan sosial. Untuk di UIN paling tidak ada isu mendasar yaitu peraturan pemerintah tentang persyaratan yang harus dimiliki seorang lulusan, tuntutan universitas mengharuskan mahasiswa untuk memiliki pengetahun akademis (beban sks) tertentu sedangkan tuntutan profesi menuntut mahasiswa untuk memiliki kredit praktikum yang tidak sedikit.  Jadi yang menjadi isu disini bukanlah pada universitas yang tidak menekankan pada isu praktikum namun lebih pada sistem ‘manajemen’ yang berbeda, untuk kasus UIN Syahida Jakarta, misalnya, 800 jam praktik sudah mulai di terapkan namun supervise masih menjadi kendala terbesar selain isu –isu lainnya.

Filed under Artikel, Pekerjaan Sosial, Social Work · Tagged with Ilmu, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Pekerjaan Sosial, Social Work