Pos Islamisme dalam Perpolitikan Turki Kontemporer

Posted by Muhammad Joe Sekigawa on June 18, 2012 · 8 Comments 

Sumber Gambar dari sini

Bismillahirrohmaanirrohiim,,

Tulisan ini terkait dengan pembahasan analisis strategi dan kebijakan AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) Turki dalam pemenangan pemilu di negara tersebut. Mas Ahmad Dzakirin dapat menuangkan pemahamannya secara jelas dan mudah dicerna meski oleh orang awam sekalipun. Buku dengan judul lengkap “Kebangkitan Pos-Islamisme; Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki Memenangkan Pemilu” ini mampu membukakan pemahaman kita terhadap proses perpolitikan Turki yang cukup rumit dan pernuh kontroversi. InsyaAllah, sedikit ringkasan ini akan dapat membawa Anda lebih tertarik untuk membaca bukunya secara keseluruhan. Selamat membaca ^_^

“Bagaimana Islam berkontribusi dalam negara bangsa, adalah sebuah pertanyaan yang menarik. Bukan hanya untuk Turki dan AKP, melainkan juga untuk Indonesia dan partai-partai Islam yang ada. Cara AKP memandang Sekularsime lebih sebagai institusi ketimbang pengejawantahan Islamisme Turki. Ini serupa dengan gagasan Indonesia Madani, yang di satu sisi menerapkan objektifikasi Islam dalam ruang publik berbasis asas manfaat, rasional serta objektif, dan di sisi lain, menafsirkan Pancasila sebagai sekumpulan nilai yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bukan sebagai sebuah ‘nilai baru’ yang diindoktrinasi secara simbolik dan dikeramatkan. Tafsir ideologis seperti ini kompatibel, baik bagi Islam maupun negara. Inilah jalan tengah yang menyejukkan”.

Oleh Suharna Surapranata, Mantan Menristek RI, Ketua MPP PKS, dan Pembina MITI (Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia).

Antara Erbakan dan Erdogan

Profesor Necmetin Erbakan dilahirkan di Sinop, Laut Hitam, Turki Utara. Pasca lulus SMA di Istanbul Lisesi, beliau melanjutkan pendidikan tingginya hingga bergelar Ph.D di Istanbul Technical University (ITU) dan RWTH Aachen University. Beliau juga sempat bekerja di industri strategis Jerman dengan menjadi arsitek tank tempur canggih pada saat itu, Leopold AI.

Tahun 1970 Prof Erbakan membentuk Partai Politik pertama kalinya dengan nama MNP (Milli Nizam Partisi/Partai Ketertiban Nasional). Partai politik ini menggambarkan kekuatan Islam puritan yang keterlibatan kalangan Islamis dalam politik praktis pada waktu itu merupakan hal yang baru. Karena dibubarkan oleh militer tahun 1971, maka pada Oktober 1972 Erbakan kembali mendirikan partai baru bernama MSP (Milli Salamat Partisi/Partai Keselamatan Nasional). Kudeta kembali lagi dilakukan oleh pihak Militer dengan alasannya menjaga konstitusi Ideologi Kemalisme, hingga pada Desember 1998 Prof Erbakan mendirikan partai baru lagi dengan nama FP (Fezilet Partisi/Partai Kebajikan). Tahun 2001, lagi-lagi partai yang berluan Islamis ini kembali dibubarkan dan setelahnya di dalam tubuh partai ini telah mengalami friksi.

Sumber Gambar dari sini

Kelompok muda reformis seperti Recep Tayyip Erdogan dan Abdullah Gul banyak mengkritik gaya kepemimpinan dan pendekatan politik Sang Guru Spiritual mereka (Hoca), Necmetin Erbakan yang mereka nilai absolutis dan otoritarian. Kelompok muda ini mulai tidak nyaman dengan siklus jatuh bangun partai Islamis karena model kepemimpinan Sang Hoca tersebut. Oleh karena itulah kelompok muda progresif ini memutuskan untuk meninggalkan Prof Erbakan dan mengambil langkah berani dengan membentuk AKP (Adelet ve Kalkinma Partisi/Partai Keadilan dan Pembangunan).

Kekuatandan Islamis dalam jagat perpolitikan Turki tidak dapat dihilangkan, eksistensi gerakan Islamis terbukti menjadi kekuatan kultural dan sekaligus politik yang hampir-hampir tidak tergantikan. Evolusi politik Islamis ini tidak terlepas dari peran dan jasa sosok Erbakan. Peran besar Erbakan ini digambarkan Mustafa Akyol (jurnalis Hurriyet) -media yang menjadi seteru kelompok Islamis- merefleksikan namanya yang berarti ‘Bintang Agama’. Erbakan dengan tekun memperkenalkan Islamisme politik, sehingga menjadi salah satu elemen penting dalam nasionalisme Turki.

Erdogan sendiri digambarkan sebagai sosok reformis dalam gerakan Islamis yang merefleksikan dinamika internal yang pada satu sisi menghendaki demokratisasi dalam tubuh mereka, dan di sisi lain keinginan mengaktualisasikan gagasan Islamisme secara lebih modern dan dapat diterima publik secara lebih luas. Erdogan dipandang sebagai orang yang memahami dinamika internal dan desakan eksternal. Ia juga merupakan figur pahlawan yang dibutuhkan zamannya di saat gerakan Islamis menghadapi kebuntuan dan stagnasi politik karena tekanan eksterm kubu sekuler.

Hal tersebut di ataslah yang menyebabkan AKP pada pemilu tahun 2002 mendapatkan dukungan 34% suara dan menyabet 363 kursi di parlemen. Tahun 2007 AKP memperoleh suara 46% dengan memperoleh 341 kursi, dan tahun 2011, AKP hampir mendapatkan perolehan suara sebanyak 50%. Hal ini bertolak belakang dengan SP (Saadet Partisi/Partai Kebahagiaan), mereka berturut-turut pada pemilu tahun 2002, 2007, dan 2011 gagal memenuhi Parliamentary Threshold.

Redefinisi Sekulerisme

Pandangan politik AKP tentang Sekularisme dan Demokrasi terformulasikan secara akademis ke dalam dua jilid pledoi partai saat menanggapi gugatan pembubaran kubu sekuler di Pengadilan Konstitusi dengan alasan membahayakan dan mengancam prinsip-prinsip sekuler. Dalam pledoi tersebut, AKP menjelaskan pandangannya tentang sekularisme secara lebih genial dan modern di tengah interpretasi manipulatif kubu sekuler. AKP memang tidak hendak membenturkan pandangan sekularisme sebagai ideologi negara dengan nilai-nilai Islam. Alih-alih, partai ini memberikan pandangan sekularisme yang dipandang lebih relevan dan tidak bertabrakan dengan Islam.

Untuk itu, AKP menawarkan gagasan Sekularisme Demokratis, yakni konsep politik yang mengadopsi prinsip dan interpretasi liberal tentang sekularisme. Pos-Islamisme menawarkan gagasan lebih liberal dan inklusif atas wacana politik Islam dan interpretasi modern atas pemahaman keislaman. Dalam konteks relasi agama dan sekularisme, Fethullah Gulen, tokoh Islamis Turki yang mewarisi kecemerlangan pemikiran Said Nursi ini memaparkan ada tiga jenis praktik sekularisme di dunia:

1. Sekularisme yang anti agama dan menjadikan agama sebagai kambing hitam
2. Sekularisme yang hendak melenyapkan peran agama
3. Sekularisme yang menekankan bahwa metode scientific adalah satu-satunya jalan mendapatkan pengetahuan dalam rangka menuju kemajuan.

Dalam perspektif di atas, dua tipologi pertama sekularisme patut dinegasikan, namun dunia Islam menghendaki praktik sekularisme jenis ketiga. Hal ini dikemukakan oleh Fethullah Gulen dengan melihat perdebatan wacana agama dan sekularisme secara lebih kritis dan objektif. Gulen tidak hendak terjebak ke dalam ekstrimistis sudut pandang kubu pro maupun kontra sekularisme. Menurutnya, kemunduran dunia Islam dewasa ini karena keengganan belajar dan mengadopsi metode scientific, berpikir rasional dan terbuka dalam kehidupan.

Stategi AKP Melawan Penjaga Ideologi Kemalisme

“Siapapun yang bangga dengan ke-Turki-annya namun menentang pemikiran Attaturkisme akan dipandang sebagai musuh Turki dan kami akan tetap meperlakukannya demikian” (Yasar Buyukanit, Kastaf Angkatan Bersenjata Turki, 2006)

Pihak militer Turki kewenangannya tidak hanya mencakup urusan domestik militer saja, namun juga wewenang melakukan intervensi dalam kehidupan politik. Intervensi tersebut selalu dipahami oleh pihak militer sebagai upaya menjaga kemurnian ideologi Kemalisme dimana militer secara eksklusif mengklaim dirinya sebagai penjaga ideologinya.

Kudeta pun telah militer lakukan selama empat kali, yakni pada tahun 1960 pada saat pemerintahan Adnan Manderes dari Partai Demokrat (Democrat Parti) yang pertama kali menentang dominasi militer dalam pemerintahan. Lanjut di tahun 1971 pihak militer memaksa Perdana Menteri Sulayman Demiral mundur dari jabatannya. Selanjutnya bulan September tahun 1980 militer kembali melakukan kudeta, bahkan kudeta kali ini mendapatkan dukungan penuh dari Amerika. AS berkepentingan menjalankan Doktrin Monroe demi mencegah efek domino pengaruh komunisme di perbatasan Asia Tengah. Dan yang terakhir, kudeta militer terhadap RP (Refah Partisi/Partai Kesejahteraan) yang dipimpin langsung oleh kalangan Islamis, Profesor Necmetin Erbakan pada tahun 1997.

Perdana Menteri Erdogan pada masa awal pemerintahannya bersikap hati-hati dan berimbang dalam menghadapi militer. Menurut pandangan Metin Helper dari Universitas Bilkent, setidaknya ada tiga langkah moderasi yang dilakukan pemerintahan Erdogan dalam berinteraksi dengan pihak militer:

1. Pemerintah cenderung menghindari tindakan yang mendorong perlawanan keras militer, misalnya dalam isu jilbab dan lulusan sekolah Imam Hatib.
2. Pemerintah AKP membatasi  dari mengkritik militer secara terbuka atas isu-isu yang dianggap sensitif oleh militer, seperti isu ideologi Kemalisme, anti-Zionisme dan Barat.
3. Erdogan menjalankan politik tarik ulur, suatu ketika mendukung kebijakan militer di sepanjang menyankut keahlian mereka dan mengkritik partnernya sendiri di parlemen, namun di lain waktu mengkritik militer jika berkaitan dengan otoritasnya.

Hal tersebut di atas Erdogan lakukan karena ia memahami betul bagaimana karakter dan cara berinteraksi dengan ‘kekuatan politik’ terbesar dan tertua di Turki tersebut. Erdogan secara pribadi sangat menghormati militer dan memperhatikan masukan mereka. Meski demikian, sebagai pemimpin pemerintahan, dia juga menunjukkan kepada militer siapa bos sebenarnya dalam pemerintahan yang demokratis.

Hubungan Luar Negeri dan Dukungan Turki Atas Palestina

Konsep Strategic Depth dalam kebijakan luar negeri Turki mengacu kepada karya Profesor Ahmet Davutoglu yang dipublikasikan pertama kalinya pada tahun 2001. Strategic Depth adalah pendekatan politik luar negeri multidimensional yang berpijak pada pemahaman atas akar sejarah dan posisi geostrategis Turki. Arah dan orientasi politik luar negeri Turki yang baru telah secara signifikan mengubah lansekap politik regional. Kemudian menyebabkan tiga implikasi terhadap empat kawasan sebagai berikut:

1. Implikasi atas Eropa. Pada perundingan keanggotaan Turki dalam Uni Eropa di Luxemburg, 04 Oktober 2005, Turki menerima statusnya sebagai negara kandidat. Dalam perspektif kepentingan Eropa, masuknya Turki dalam Uni Eropa akan melebarkan ruang pengaruh (sphere of influence) Eropa yang sebelumnya terhenti di Selat Bosporus.
2. Implikasi atas kawasan Timur Tengah. Turki memainkan peranan sebagai katalisator bagi hubungan pihak Timur Tengah dengan Barat, selain itu Turki juga berambisi menjadi aktor utama dalam melakukan transformasi demokrasi di Timur Tengah. Karenanya Turki berupaya membangun kepercayaan politik negara-negara di Kawasan Timur Tengah.
3. Implikasi atas Rusia. Dari perspektif Strategic Depth Turki, Erdogan jelas melihat pentingnya hubungan yang lebih dekat dengan Rusia. Kedua pemimpin (Erdogan dan Putin) dalam banyak kesempatan menekankan pentingnya kerjasama dan konvergensi positif. Rusia adalah aktor regional yang teramat penting bagi Turki, demikian pula sebaliknya. Kedua pemimpin digambarkan memiliki banyak kesamaan dalam latar belakang individual, kegemaran, dan pandangan politik Internasional.
4. Implikasi atas kawasan Kaukasus. Ada setidaknya delapan negara bekas Uni Soviet yang memiliki ikatan etnisitas dan bahasa dengan Turki. Diprediksikan akan adanya ruang pengaruh (sphere of influence) Turki di kawasan Asia Tengah ini ke depannya. Meskipun pada kenyataannya, ada juga Rusia dan Iran yang memiliki kepentingan yang sama. Kehadiran pemerintahan Erdogan semakin memperkuat peran Turki atas delapan negara tadi dan memperkokoh posisinya sebagai ‘Saudara Tua’. Turki mampu melakukan kapitalisasi politik dan ekonomi di kawasan tersebut. Seiring instabilitas politik di Uzbekistan, Kyrgistan, dan Azerbaijan baru-baru ini, AS dan Barat akan melihat peran mediatif Turki di kawasan Asia Tengah tersebut.

Pemerintahan Erdogan memerankan dirinya sebagai focal point atas perjuangan rakyat Palestina. Dia dengan tegas menyatakan bahwa persoalan bangsa Palestina menjadi urusan domestik rakyat Turki. Sebagai bagian dari perspektif Turki yang baru, Erdogan tidak segan berseteru dengan Presiden Perez dan meninggalkannya di tengah tatapan nanar dan tercengang para pemimpin dunia lainnya yang hadir. Dalam diskusi panel di World Economic Forum di Davos, Swiss pada Oktober 2009 yang lalu, PM Recep Tayyip Erdogan mengkritik pedas Presiden Israel, Shimon Perez yang juga hadir sebagai narasumber, atas agresi militer Israel yang menewaskan lebih dari 2000 warga sipil.

Erdogan telah memecah mitos bahwa Israel tidak dapat disentuh. Dalam pandangan Jeremy Salt, insiden Davos telah menjadi momentum penting bagi perjuangan rakyat Palestina. Di mata rakyat Palestina, rakyat Turki dan perdana menterinya yang pemberani telah bangkit menjadi pejuang perkasa bagi cita-cita rakyat Palestina di saat masyarakat dunia tutup mata.

Insiden Marvi Marmara yang menewaskan delapan warga Turki dan satu orang warga Amerika keturunan Turki direspon keras oleh pemerintahan Erdogan. Apalagi setelah Israel enggan meminta maaf atas insiden tersebut, pihak Turki mengusir duta besar Israel serta menghentikan hubungan militer dan dagang dari kedua negara. Turki juga menolak setiap upaya pemulihan hubungan bilateral yang difasilitasi Amerika dengan syarat kesediaan Israel memenuhi tiga syarat: permintaan maaf secara resmi, pembayaran kompensasi, dan pencabutan blokade Gaza. Erdogan juga menegaskan bahwa Turki akan mempertahankan kehormatan dan harga dirinya sekalipun harus berperang dengan Israel. Dukungan politik Turki atas Palestina ini merupakan dukungan terbesar dan riil sebuah pemerintahan negara muslim pasca 1980-an. Implikasinya, posisi politik Palestina semakin menguat di dunia Islam dan Internasional.

Reinterpretasi Demokrasi di Kawasan Dunia Islam

Islamisme atau al Islam as Siyasi adalah cara pandang dunia (worldview) yang menempatkan Islam tidak hanya sebagai agama semata, namun juga sistem dan identitas politik yang bersumberkan pada prinsip dan hukum Islam (syari’ah), eliminasi nilai-nilai jahiliyyah (Barat), dan Pan Islamisme. Dalam Islamisme, kedudukan dan peran negara dianggap sebagai syarat yang harus dipenuhi (sine non quo) dalam pencapaian kehidupan muslim yang paripurna.

Sedangkan Pos-Islamisme merupakan transformasi pemikiran Islamisme para Islamis (Islamiyyun) progresif yang berupaya melakukan objektifikasi pandangan dan gagasan Islam ke dalam realitas politik dan ranah kehidupan yang plural.

Demokrasi dalam pandangan Pos-Islamisme merupakan prinsip negara modern yang berpijak pada kebebasan, persamaan, pluralitas, dan penghormatan HAM atas warga negaranya. Demokrasi juga berarti penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), transparan dan akuntabel. Selain memiliki nilai-nilai universal, demokrasi dalam praktik-praktik di berbagai negara dunia juga menghormati nilai-nilai partikular yang menjadi identitas dan karakter mereka sejak didirikannya (character of national building).

Pandangan Sayyid Qutb

Pemikiran Asy Syahid Sayyid Qutb terutama dalam bukunya ‘Ma’amlim fi ath Thariq dan Tafsir Fi Dzilalil Qur’an’ telah banyak mewarnai tokoh-tokoh gerakan Islamis. Sayyid Qutb mampu mengelaborasi pemahaman tentang jahiliyyah dalam perspektif kontemporer. Menurut beliau, dunia dewasa ini dibagi menjadi dalam dua sistem yang saling bermusuhan, yakni sistem Islam yang di bawah bimbingan Tuhan, dan sistem jahiliyyah yang dekaden, barbar, dan musyrik. Sayyid Qutb juga mengambil dan mengembangkan teori Abul A’la Al Maududi (1903-1978) tentang jahiliyyah. Beliau berkesimpulan bahwa seorang muslim sejati harus menjadi penjaga akidah, memisahkan diri dengan masyarakat kafir, dan menempatkan dirinya sebagai masyarakat alternatif. Namun berkaitan dengan Demokrasi, beliau berseberangan pendapat dengan Abul A’la, dengan menolak dan mengecam konsep demokrasi sebagai konsep asing dan jahili. Produk demokrasi adalah hukum manusia yang bertentangan dengan Kedaulatan Tuhan (Hakimiyatullah).

Namun pandangan terbaru beliau tampak mendekonstruksi pendapat lamanya. Sayyid Qutb malah menyerukan pada Islamis mengadopsi pandangan demokrasi, dia juga menyesalkan banyak kalangan Islamis yang enggan mengambil manfaat demokrasi, sehingga sikap diam mereka hanya akan semakin memperkuat kediktatoran di dunia Islam, sehingga menurut beliau:

“Demokrasi di dunia Islam adalah iklim yang paling tepat bagi keberhasilan Islam. Oleh karena itu, kalangan aktivis Islam harus memperjuangkan demokrasi di dunia Islam, karena demokrasi dalam konsep Barat memiliki hak membuat sesuatu menjadi halal atau haram. Jika pemerintahan Islam terbentuk, tidak ada ijtihad selama ada nash. Namun, problem di sini adalah bahwa kita berada dalam pertarungan antara Islam dan ideology lainnya di wilayah Islam. Kita hendaknya mengetahui sistem mana yang lebih baik agar dapat memenangkan pertarungan tersebut”.

Pandangan Said Hawwa

Pada awalnya, Said Hawwa (Cendikiawan Ikhwan dari Suriah) dan Dr. Abdul Qadir Abu Faris mendukung gagasan awal dari Sayyid Qutb, namun menjelang wafatnya Said Hawwa tampak mengadopsi pandangan lebih moderat tentang demokrasi. Dalam karyanya menjelang ajal di kitab ‘Jundullah Tsaqafatan wa Akhlaqan’, Said Hawwa menyatakan:

“Kami melihat demokrasi di dunia Islam pada akhirnya menghasilkan kemenangan untuk Islam. Oleh karena itu, kami memperingatkan diri kami sendiri dan saudara-saudara kami perihal cara praktis memenangkan Islam di wilayah Islam. Musuh-musuh kita telah menyadari kenyataan tersebut dan itulah mengapa mereka hendak membunuh demokrasi dan mendirikan pemerintahan diktator atau yang sejenisnya. Banyak para pengikut Islam yang tidak melihat hal-hal positif dalam demokrasi. Mereka hanya semata melihat dalam perspektif teoretis dan ideologis dan gagal melihatnya dari perspektif realitas, yakni mayoritas berkuasa dan mendominasi dalam demokrasi. Di mana pun muslim mayoritas maka Islam akan menang. Sekalipun muslim minoritas maka demokrasi masih tetap memberi manfaat bagi mereka”.

Apalagi kenyataan atas kesaksian beliau melihat tragedi paling berdarah dalam sejarah gerakan Islamis di Suriah, tak pelak mengubah cara pandang beliau juga. Said Hawwa mengecam pandangan banyak penulis Islam yang tetap bersikeras menolak proses demokrasi. Bahkan lebih jauh beliau mengungkapkan bahwa kalangan Islamis akan melakukan tindakan bunuh diri jika mereka menolak demokrasi, dengan pernyataan:

“Karena mereka memerangi demokrasi dan lebih memandangnya dalam pengertian harfiah ketimbang substansinya maka kalangan Islamis berarti bunuh diri. Karena ini berarti mereka membiarkan diri mereka diperintah para rezim yang jahat yang memaksakan kepada mereka apa yang mereka takutkan dari demokrasi. Mereka mengekang kebebasan yang seyogyanya diberikan dalam sistem demokrasi. Bagaimana mungkin para aktivis Islam takut dengan demokrasi, karena ketakutan itu hanya akan membawa pada pemberangusan mereka dan tegaknya pemerintahan minoritas. Mereka seharusnya takut karena tidak adanya demokrasi. Pengalaman manusia sejauh ini menunjukkan bahwa tidak ada alternatif bagi demokrasi kecuali revolusi, konspirasi minoritas, dan kekerasan. Semua ini jauh lebih berbahaya ketimbang memberikan seseorang kebebasan untuk memilih agar mayoritas rakyat memilih mereka yang dipandang tepat dan cakap”.

Pandangan Fathi Yakan

Fathi Yakan, tokoh Ikhwan dan pemimpin Jama’ah Islamiyah di Lebanon. Pada tahun 1970-an, beliau meletakkan pandangan bahwa landasan ideologis keterlibatan gerakan Islamis dalam proses politik. Dengan merefleksikan konteks lokal Lebanon, Fathi Yakan menyatakan pentingnya gerakan Islamis terlibat dalam proses politik demi menolak penindasan dan mencegah ‘alienasi’ umat Islam dengan berbagai cara.

Guna menangkis tudingan sejawatnya bahwa dirinya meninggalkan prinsip-prinsip Islam tentang Hakimiyyatullah (Kedaulatan Tuhan), Fathi Yakan berpendapat bahwa perlu dibedakan pengertian partisipasi Islam dengan partisipasi muslim. Menurutnya, partisipasi Islam dalam proses politik sistem yang tidak Islami harus ditolak dan tidak boleh menjadi prinsip gerakan Islamis. Namun sebaliknya, partisipasi muslim diperbolehkan dalam kondisi tertentu.

Namun 20 tahun kemudian, seiring dengan keterlibatan Jama’ah Islamiyah dalam konstelasi politik praktis di Lebanon dan keterpilihannya sebagai anggota parlemen, Fathi Yakan memilih pandangan baru. Menurutnya, keterlibatan kalangan Islamis dalam proses demokrasi merupakan jalan bagi gerakan Islamis. Partisipasi itu dalam hemat beliau tidak lagi sebagai hal yang diperbolehkan, namun menjadi tugas keagamaan mereka.

Tidak diragukan lagi, keterlibatan politik Islamis dalam proses demokrasi tidak semata meyakini bahwa partisipasi mereka dalam sistem politik yang ada akan membantu merealisasikan prinsip-prinsip Islam yang menjadi agenda politik mereka. Namun juga memberikan ruang partisipasi dalam menentukan arah politik ke depan.

Pandangan Rasyid Ghanoussi

Rasyid Ghanoussi adalah tokoh Ikhwan dari kawasan Maghribi, Tunisia yang juga merupakan pendiri partai An Nahdlah di sana. Dalam pandangan Rasyid, concern utama gerakan Islamis yang menjadi dasar bagi pelaksanaan syari’ah adalah kewajiban menegakkan kebebasan. Beliau mengecam pandangan sebagian gerakan Islamis yang membenci demokrasi dan kebebasan serta menganggapnya sebagai ancaman bagi Islam. Pandangan beliau:

“Hingga kini, masih ada beberapa kelompok Islam yang menganggap demokrasi tidak Islami dan bersikeras mempertahankan kebencian sebagai cara hidup mereka. Mereka berpendapat bahwa ‘Tidak ada kebebasan dalam Islam’ dan mengklaim bahwa kebebasan dibatasi hukum syari’ah. Pandangan ini akan membuat Islam seperti bertentangan dengan kebebasan dan pandangan ini yang menyebabkan umat Islam menderita di bawah kediktatoran. Oleh karena itu, Syekh Yusuf Qardhawi, ulama terkemuka, menjadikan kebebasan sebagai prioritas dalam penerapan syari’ah dalam bukunya ‘Min Fiqhi Ad Daulah Fil Islam’.

Salam hangat dan semangat selalu ^_^

Disusun dan diringkas oleh Muhammad Joe Sekigawa, seorang Pembelajar Sepanjang Zaman who has a great dreams

An Undergraduate Student of Bandung College of Social Welfare (BCSW), Department of Social Rehabilitation 2008

Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) STKS Bandung

NB: Tulisan ini pertama kali diterbitkan di Blog KAMMI STKS Bandung dengan judul yang sama.

Filed under Artikel, Dakwah, Hikmah, Islam, Resensi Buku · Tagged with AKP, Erbakan, Erdogan, Islamisme, Politik, Sekularisme, Turki