Industri Hulu Migas, Strategi Kepentingan Nasional dan Tinjauan Sudut Pandangnya*

Industri Hulu Migas, Strategi Kepentingan Nasional dan Tinjauan Sudut Pandangnya*

*Oleh Fajar Yudhy Hartanto, Kabag SDA Setda Kabupaten Bojonegoro

**Dipublikasikan dalam Website resmi Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Bojonegoro pada 13 April 2013.

Maraknya resistensi masyarakat terhadap berjalannya Industri Hulu Migas memberikan penilaian dari berbagai pihak sesuai sudut pandang masing-masing. Diperlukan ruang komunikasi untuk menemukan solusi bijak terbaik, dengan kemanfaatan timbal balik bagi segenap pihak terkait di dalamnya, baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat di sekitar lokasi eksplorasi dan eksploitasi. Pemaksaan kepentingan satu sisi, jelas bukan solusi yang memberikan harapan kecerahan bagi masa depan sektor pertambangan (migas).

Sudah banyak contoh riil meledaknya resistensi masyarakat terhadap pelaksanaan Industri Hulu Migas, seharusnya memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak. Karena benturan tersebut merupakan garansi terciptanya kerugian bagi semuanya. Bahkan akan lebih ekstrem lagi bila ketidakharmonisan tata kelola migas justru tidak membawa kemaslahatan namun ancaman datangnya bencana yang nilainya tidak akan sebanding dengan hasil migas yang diperoleh, baik itu kerusakan lingkungan maupun bencana konflik sosial yang mengarah pada perpecahan bangsa.

Lalu bagaimana solusinya?

Tentu tidak dapat dipecahkan dengan hanya sekedar mengeluh atas maraknya resistensi sosial (apalagi dengan membandingkan kondisi Masa ORBA dan Masa Reformasi? baca pernyataan Kepala BP MIGAS dalam pemberitaan Harian Jawa Pos tanggal 6 Oktober 2012), masalah juga tidak akan tuntas terselesaikan jika hanya berlindung di balik baju kepentingan nasional sebagai media pemaksaan. Terpenting masing-masing pihak mempunyai good will untuk saling mendengarkan, membuka ruang komunikasi, melihat dan mengidentifikasi dengan bijak akar permasalahan dilapangan, dan memecahkannya melalui strategi pendekatan penyelesaian yang komprehensif.

Praksis Otoda dalam Mendukung Industri Hulu Migas

Sangat dimengerti jika seluruh kandungan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Juga sangat difahami bahwa ketentuan pengaturan tata kelola potensi alam (migas) diarahkan bagi kepentingan nasional dan dinyatakan sebagai aset nasional. Penulis sependapat jika kemudian ada pihak yang menggugat konsepsi tersebut untuk diragukan jiwa nasionalismenya. Namun demikian, menjadi sebuah ironi apabila mematok standar konsepsi tersebut sebagai pembenar untuk menyumbat aspirasi bawah.

Paradigma pembangunan (dalam era reformasi) hakekatnya lebih ditekankan pada aktualisasi sebuah strategi yang mengedepankan partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan (dalam konteks tulisan ini adalah pembangunan sektor migas). Namun dalam praksisnya saat ini, masih terasa kental kecenderungan dalam nadi pemikiran munculnya bias-bias pemikiran, diantaranya bias pemikiran bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass root), bahwa dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya, bahwa lembaga-lembaga yang telah berkembang di masyarakat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan dipandang ngribeti proses pembangunan. Seringkali terlupakan bahwa sinkronisasi pendekatan top down – bottom up dalam rangka empowering society merupakan indikator elementer dari konsepsi berdemokrasi. Seringkali pula terabaikan bagaimana hakekat pembangunan (baca: Industri Hulu Migas) seharusnya justru mampu untuk menciptakan suasana atau iklim yang kondusif dan memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang (enabling), dan membangun keberdayaan mereka dengan mendorong (encourage) dan memotivasi.

Bias-bias pemikiran sebagaimana di atas (diakui atau tidak seringkali masih melekat dalam implementasi kebijakan) sejatinya merupakan kendala serius bagi terwujudnya suatu kondisi ideal yang memungkinkan tercapainya tujuan yang diinginkan. Contoh riil dari akutnya bias-bias pemikiran tersebut dapat terlihat dari berbagai indikasi, diantaranya: mencari pihak yang disalahkan apabila pelaksanaan pembangunan menemui kendala di lapangan tanpa mau melihat dengan bijak akar permasalahan yang terjadi, memandang bahwa upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan daerah penghasil sebagai langkah yang ngribeti proses pelaksanaan pembangunan, dan lain-lain.

Berkaca dari pengalaman terjadinya konflik sosial terkait pengembangan Industri Hulu Migas inilah, sebenarnya menjadi momen tepat untuk mengawali terwujudnya reformasi tata kelola migas, bukan semata konsepsi administratif akan tetapi lebih pada implementasi kebijakan. Secara implementatif paramater yang dapat dirumuskan dalam reformasi tata kelola migas, diantaranya: mulai memperhitungkan asas desentralisasi dalam pengelolaan migas dengan mengikuti prinsip dan pendekatan ekosistem, bukan administratif, pengembangan transparansi proses pengambilan keputusan dan peran serta daerah (masyarakat), pendekatan yang utuh dan menyeluruh atau komprehensif dalam pengelolaan migas, dan meletakkan konsepsi rasa keadilan bagi rakyat dalam pemanfaatan migas bukan semata keadilan distributif tetapi juga keadilan partisipatif. Oleh karenanya, harmonisasi strategi top-down yang dipadukan dengan keberdayaan daerah (dalam pemikiran penulis) justru akan memberikan implikasi positif bagi kelancaran pelaksanaan Industri Hulu Migas dan kemanfaatan timbal balik, bagi negara dan daerah penghasil.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Potensi Lokal) dalam Industri Hulu Migas

Kenapa saat era sekarang banyak muncul permasalahan sosial dalam industri hulu migas? Saya kira faktor kemiskinan masih memegang peran dominan. Terlebih pada industri migas onshore seperti di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah permukiman penduduk (sebagian besar kategori miskin) tentu rentan terhadap permasalahan sosial. Tidak menutup kemungkinan mental masyarakat terguncang hebat karena di tengah keterbatasan, mereka menyaksikan sterilitas dan eksklusifitas area elite yang tersaji di depan mata. Tidak pula dapat disalahkan apabila mereka turut bermimpi untuk sekedar ingin meningkatkan keberdayaan di tengah pesta pemanfaatan potensi migas yang menjanjikan. Sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat, tentu tidak ada pilihan lain bagi Pemerintah Daerah kecuali berupaya untuk memberikan perlindungan pada potensi lokal, mengupayakan bagaimana masyarakat dapat menjadi subyek dari upaya pembangunan secara berkelanjutan, singkatnya, mengupayakan bagaimana masyarakat berdaya dengan kepemilikan keunggulan komparatif sumber daya alam.

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Perubahan struktural yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan harus menikmati. Begitu pula sebaliknya, yang menikmati haruslah menghasilkan. Dalam kerangka pemikiran itu maka berbagai sumber daya sebagai input yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai pemacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses demikian ini hakekatnya diarahkan untuk capacity building masyarakat. Selanjutnya, bila kembali ke mandat pasal 33 ayat (3), maka pertanyaan yang harus dijawab secara lugas adalah siapa yang paling berkepentingan secara primer dengan pengelolaan migas. Sesungguhnya, masyarakatlah yang justru sebagai pihak yang paling punya kepentingan. Tentu masyarakat yang hidup di wilayah eksploitasi migas berkeinginan untuk tidak menjadi pihak yang banyak dirugikan, dan berdaya dalam konstelasi politik lokal dan nasional.

Nilai ekonomi, ekonomi politik dan sosial dalam industri hulu migas tentu tidak diharapkan hanya sekedar konsepsi strategis dari pendekatan administratif semata. Terpenting adalah bagaimana implementatif riil konsepsi tersebut. Industri hulu migas akan berjalan pincang jika hanya mengedepankan busines oriented tanpa diikuti keseriusan penanganan sosialnya. Oleh karenanya, membuka ruang komunikasi dengan Pemerintah Daerah adalah hal mendasar untuk dilakukan. Keterlibatan daerah secara proporsional dalam pembahasan Plan of Development sebelum pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi, transparansi lifting dan penyaluran dana bagi hasil migas, dan lain lain, kiranya menjadi formula bagi upaya antisipasi dini dan minimalisasi munculnya gejolak sosial.

Memang secara kritis dapat dijelaskan bahwa konsepsi pengelolaan migas meletakkan pada paradigma yang berbasis negara. Implikasi paradigma ini adalah memberikan wewenang penuh pada negara untuk menguasai, memiliki dan mengatur pengelolaan migas. Daerah penghasil hanya bersenjatakan penerbitan IMB dalam pengendalian masalah sosial. Harusnya dapat difahami jika kemudian daerah memanfaatkannya sebagai nilai tawar dalam menuntut keterlibatan daerah dalam tahapan pembahasan industri hulu migas. Tidak dalam konotasi negatif, namun semata sebagai upaya pemberdayaan potensi lokal agar dapat diantisipasi sejak dini munculnya permasalahan sosial.

Tuntutan mengutamakan potensi lokal seharusnya arif disikapi sebagai upaya pemberdayaan potensi lokal (baca: potensi ketenagakerjaan dan potensi usaha lokal yang tersedia), dan tidak dimaknai sebagai pemutlakan egoisme untuk menutup pintu bagi potensi non lokal. Karena harus disadari bahwa hanya mengandalkan dana bagi hasil semata bukanlah langkah yang smart bagi daerah. DBH hanya mempunyai cakupan jangka pendek, yang lebih utama adalah bagaimana daerah mampu meraih peluang ikutan sebagai multyplier effect dari industri hulu migas.

Namun demikian, diperlukan juga keseimbangan peran dan kefahaman di tingkat daerah (dan masyarakat). Bahwa tidak selalu kemunculan aspirasi bawah harus dihargai dengan persetujuan, dan bahwa tidak semua keinginan harus selalu diakomodir. Keterpurukan kondisi masyarakat seringkali berdampak pada terciptanya mental memanfaatkan kondisi untuk kepentingan sesaat, sehingga dinamika masyarakat yang seharusnya berkembang ke arah enabling atau berkemampuan justru berkutat pada tuntutan parsial jangka pendek yang lebih mencerminkan kesentrisan ego dengan mengabaikan kepentingan nasional. Pemerintah Daerah dalam hal ini mempunyai tanggung jawab besar untuk mengawal dan mengarahkan keseimbangan peran masyarakat tersebut agar berjalan proporsional.

Penutup

NKRI adalah harga mati, saya rasa semua anak bangsa sepakat. Kekhawatiran bahwa Industri Hulu Migas dapat menjadi pemecah belah bangsa memang perlu dilakukan antisipasi, namun tidaklah kemudian menjadi momok yang menghantui. Perlu pemikiran dan pendekatan komprehensif guna penyelesaian bijak tanpa menjustifikasi aspirasi bawah sebagai ancaman anti-nasionalisme. Industri Hulu Migas untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia adalah indikator utama, namun tentu tetap harus memperhatikan pemberdayaan dan kesejahteraan lokal (daerah penghasil). Setiap daerah penghasil (tak terkecuali Kabupaten Bojonegoro) mendukung penuh kebijakan pusat sebagai upaya mewujudkan program ketahanan energi nasional. Karena sejujurnya daerah juga berkepentingan terhadap percepatan produksi tersebut bagi pembiayaan pembangunan berkelanjutan di daerah. Namun demikian, daerah juga berharap good will dari BP Migas pihak operator/K3S untuk menempatkan proporsional peran daerah dalam pembahasan Industri Hulu Migas. Penyumbatan peran dan ruang komunikasi (pemerintah daerah) hanya akan meletakkan posisi Pemerintah Daerah sebagai pemadam kebakaran.

Akhirnya, mengulang apa yang pernah saya sampaikan, pilihan sekarang berpulang pada kita, menjadikan nilai strategis ketentuan migas sebagai ilustrasi normatif sambil menghitung frekuensi masalah sosial yang muncul, ataukah open will dan open heart untuk konsisten melaksanakan reformasi tata kelola migas, karena dari situlah segala permasalahan sosial (dimungkinkan) dapat terselesaikan.

Sumber Tulisan: Dikutip dari Website resmi Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Bojonegoro

Dipublikasikan ulang di blog Bocahbancar sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan perluasan wawasan khususnya terkait dengan isu Migas dan Kesejahteraan Sosial di tempat menimba ilmu selama enam tahun, Kota Bojonegoro. Semoga bermanfaat🙂

Muhammad Joe Sekigawa, Pengejar Beasiswa S2 Negeri Bunga Sakura [mari saling mendoakan] ^_^

Salam hangat dan semangat selalu dalam dekapan ukhuwwah

Kantor PT SRL Pulau Pinang-Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur
Sabtu siang, 02 Dzulhijjah 1435 H/27 September 2014 pukul 13.55wita

Dipublikasikan otomatis secara terjadwal oleh WordPress pada hari Ahad, 13 Oktober 2014 pukul 08.00wita

Tinggalkan Jejak ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: