Eksploitasi Migas untuk Kesejahteraan Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro*

Eksploitasi Migas untuk Kesejahteraan Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro*

*Oleh Drs. H. Suyoto, M.Si., Bupati Kabupaten Bojonegoro

**Disampaikan dalam acara diskusi membahas transparansi pendapatan hasil sumber daya alam dan industri ekstraktif di Propinsi Compostela Valley Republik Philippines pada 22-24 Agustus 2013

Pertama-tama, ijinkan saya mengucapkan terimakasih atas undangan, kepercayaan dan kehormatan yang diberikan kepada saya, untuk berdiskusi bersama, saling bertukar informasi dan pengalaman dalam transparansi tata kelola minyak dan gas bumi. Sebagai daerah yang sama sama diberi anugerah Tuhan berupa kekayaan sumber daya alam berupa migas, saya meyakini bahwa antara kita menghadapi masalah yang sama. Saya menyadari bahwa sebagai umat manusia, kita memiliki tanggungjawab yang sama atas masa depan dunia, mencari penyelesaiaan atas berbagai masalah baik, yang berskala global, regional dan lokal yang kita hadapi.

Salah satu masalah besar yang kita hadapi bersama adalah bagaimana eksplorasi dan eksplorasi sumberdaya alam tidak merusak kemampuan alam dalam mendukung keberlangsungan kehidupan umat manusia. Sebagai generasi yang saat ini mengelola kehidupan, kita sadar bahwa tanggung jawab kita bukan hanya bagaimana kita berhasil di hari ini, namun kita juga bertanggungjawab atas keberlangsungan kehidupan yang berkualitas generasi yang akan datang.

Walaupun kita menyadari bahwa migas adalah milik Negara, namun dalam praktek tata kelola yang ada, sejak dieksploitasi sebenarnya sudah tidak sepenuhnya milik Negara lagi, melainkan menjadi milik operator, para politisi dan pejabat birokrat. Kondisi inilah yang saya sebut dengan proses dari inklusif ke eksklusif. Sehingga diperlukan tranparansi untuk menjamin seminimal mungkin penyanderaan oleh politisi, operator dan birokrat dalam mengelola ancaman kerusakan alam, konflik sosial, penggunaan dana hasil migas. Mekanisme ini selanjutnya saya sebut dengan proses dari eksklusif ke inklusif.

Sehubungan dengan ini, ada beberapa issu penting yang harus kita jawab:

Pertama, bagaimana eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam, baik migas ataupun sumber daya mineral lainnya tidak merusak ekologi;

Kedua, bagaimana pendapatan dari eksploitasi sumberdaya alam penggunaannya dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya secara berkelanjutan, artinya bahwa kapabilitas daerah dari pengelolaan penerimaan migas nantinya harus dapat mencapai tujuan yang diharapkan, diantaranya:

  1. Pendayagunaannya harus secara optimal diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah, melalui perwujudan kemandirian dan keunggulan daerah;
  2. Strategi kebijakan dan transparansi pengelolaan fiskal daerah yang berasal dari penerimaan hasil migas diarahkan agar benar-benar memberikan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan dalam jangka panjang

Dalam rangka sharing pengalaman ini, ijinkan saya menyampaikan pengalaman mengelola industri migas di Kabupaten Bojonegoro, melalui penjelasan 2 W + H (What, Why dan How) sebagai berikut:

  1. Mengungkapkan apa yang menjadi perhatian saya, khususnya terkait masalah eksplorasi dan eksploitasi migas yang telah dimulai sejak Tahun 2005 dan mencapai puncak eksploitasi Tahun 2017 mendatang yang berpotensi memberikan dampak multisektor, diantaranya; kerawanan konflik sosial, kerusakan ekologi, terabaikannya pemberdayaan potensi lokal, penurunan lahan pertanian yang berakibat ancaman penurunan produktifitas produksi pangan, serta partisipasi dan keadilan;
  2. Saya juga fokus menyelesaikan masalah transparansi pendayagunaan pendapatan hasil migas untuk pembangunan berkelanjutan;
  3. Strategi apa (bagaimana) yang saya terapkan untuk menjawab sekaligus mengelola permasalahan sentral dimaksud.

LATAR BELAKANG

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu dari 38 daerah yang berada di Propinsi Jawa Timur. Berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah, kurang lebih berjarak 110 Km atau dua jam perjalanan darat ke arah barat dari Surabaya, Ibu Kota Propinsi Jawa Timur.

Jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro saat ini adalah 1.209.334 jiwa, dengan 80 persen dari jumlah penduduk tersebut hidup dari kegiatan pertanian. Mereka menggarap lahan kurang lebih 78 ribu ha atau 30 persen dari luas Kabupaten Bojonegoro yang mencapai 235.000 Ha. Dan 44 persen dari luas wilayah tersebut merupakan kawasan hutan jati yang dikuasai negara melalui Perhutani. Meski wilayah Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi berupa kayu jati, namun pada kenyataannya kekayaan alam tersebut tidak dapat memberikan dampak pada kesejahteraan pada masyarakat, bahkan kasus terbesar dalam tindak kriminal (yang pelakunya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan) adalah masalah pembalakan liar kawasan hutan.

Kabupaten Bojonegoro memiliki problem alamiah, yaitu pada saat musim hujan mengalami banjir kiriman dari Bengawan Solo, dan mengalami kekeringan pada saat musim kemarau, serta problem geologi dimana kondisi tanahnya tidak stabil (tanah gerak).

Dalam tinjauan sosial, sejarah Kabupaten Bojonegoro sangat lekat dengan kemiskinan. C. Pander sejarawan Australia dalam bukunya endemic poverty in north west east java melukiskan sejarah Bojonegoro sebagai sejarah kemiskinan. Pada periode Tahun 1900 sampai 1920 Kabupaten Bojonegoro dilukiskannya sebagai perode kemiskinan yang amat parah. Dari 50 orang yang masuk rumah sakit, separuh diantaranya meninggal karena kekurangan gizi. Dari tiga jam gotong royong bekerja bakti, 1 1/2 jam diantara mereka telah banyak yang pingsan. Sedemikian berat kondisi kemiskinan yang dilustrasikan C. Pander pada waktu itu. Dua momentun penting yang mampu memperbaiki kehidupan rakyat Bojonegoro adalah dibangunnya Waduk Pacal pada masa penjajahan Belanda (Tahun 1933) dan penaman padi sistem intensif dengan perbaikan irigasi di jaman orde baru (Presiden Soeharto: Tahun1968 – 1998). Melalui dua momentum itulah kebutuhan pangan rakyat Bojonegoro tercukupi, sehingga seiring hal tersebut program kesehatan dan pendidikan dasar (6 tahun) perlahan-lahan meningkat kualitas sumberdaya manusianya.

Dari sisi Sumber Daya Manusia, di era demokrasi dan otonomi daerah saat ini, indeks berbagai sektor di Kabupaten Bojonegoro mengalami progress cukup baik dari tahun ke tahun meski masih dibawah MDG’s, diantaranya:

  1. Angka Harapan Hidup yang pada Tahun 2011 mencapai 67,29 Tahun, meningkat menjadi 67,35 Tahun pada Tahun 2012.
  2. Angka Kemiskinan yang pada Tahun 2011 tercatat 77.353 KK, menurun menjadi 77.251 KK pada Tahun 2012.
  3. Angka Partisipasi Murni SD / SLTP / SLTA yang mencapai 98,88%, 91,21% dan 61,9% pada Tahun 2011, meningkat menjadi 99,11%, 91,66% dan 71,77% pada Tahun 2012.
  4. Nilai Tukar Petani (NTP) yang pada Tahun 2010 mencapai 102,45%, meningkat menjadi 102,65% pada Tahun 2011, namun mengalami penurunan menjadi 102,50% pada Tahun 2012.
  5. Pertumbuhan ekonomi daerah (non migas) yang mengalami progres cukup baik, yaitu 5,82 pada Tahun 2008, 6,01 Tahun 2009, 6,45 Tahun 2010, 6,60 Tahun 2011 dan mencapai 7,40 Tahun 2012.
  6. Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku yang juga mengalami progres cukup baik, yaitu 13,7 Triyun Rupiah pada Tahun 2008, 16,8 Triyun Rupiah Tahun 2009, 22,2 Triyun Rupiah Tahun 2010, 27,6 Triyun Rupiah Tahun 2011 dan mencapai 30 Triyun Rupiah Tahun 2012.

POTENSI MIGAS SEBAGAI HARAPAN BARU

Jauh sebelum dikelola oleh Exxon Mobil, Blok Cepu memiliki sejarah cukup panjang dengan peralihan dan pergantian operator, baik Shell Indonesia pada Tahun 1950-an, PN Permigan pada Tahun 1960-an, Lemigas pada Tahun 1965-an, Pertamina pada Tahun 1980, Technical Assistance (TAC) Pertamina dan Humpuss Patra Gas (HPG) pada Tahun 1990-an, Ampolex Ltd yang membeli 49% sahan HPG pada Tahun 1995, MEPA (Mobil Energy and Petroleum Australia) yang mengakuisisi sahan Ampolex Ltd, yang kemudian menunjuk Mobil Oil Indonesia (MOI), dan pada 1 Desember 1998 MOI merger dengan Exxon membentuk ExxonMobil Corp. Selanjutnya pada Tahun 1999 ? 2002 MOI melakukan drilling eksplorasi yang menemukan cadangan migas pada lapangan Banyu Urip. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Bojonegoro telah cukup lama mendengar bahwa pada Blok Cepu mempunyai kekayaan alam berupa minyak dengan potensi cadangan diperkirakan mencapai 1.200 MMBOE dan gas bumi dengan potensi cadangan diperkirakan mencapai 6 TCF. Dalam rentang waktu yang tidak berselisih lama, juga ditemukan cadangan migas pada Blok Tuban, khususnya Lapangan Sukowati. Sedangkan pada Tahun 2012 juga telah dilakukan eksplorasi blok baru, yaitu Blok Blora dimana wilayah pertambangannya termasuk mencakup 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, serta Blok Nona yang wilayah pertambangannya termasuk mencakup wilayah Bojonegoro Bagian Tenggara (Timur-Selatan). Praktis hampir seluruh kawasan di Bojonegoro telah menjadi kawasan eksplorasi dan eksploitasi migas. Bahkan diperkirakan 20 persen cadangan pasti minyak Indonesia saat ini berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Dari jumlah penduduk miskin yang mencapai + 17% dari total penduduk, sebagian besar justru bermukim pada lokasi lokasi dimana saat ini dijadikan tapak sumur eksplorasi dan eksploitasi. Melihat kenyataan kakayaan alam tersebut, adalah sangat wajar jika masyarakat Bojonegoro menaruh ekspektasi yang amat tinggi bahwa potensi migas nantinya dapat membawa dampak kesejahteraan. Kondisi inilah yang dikemudian hari menjadi salah satu issu penting yang apabila tidak terkelola secara berkeadilan (distributif dan partisipatif) dapat menjadi titik rawan dalam issu issu sosial. Terlebih pada industri migas onshore seperti di Kabupaten Bojonegoro yang berada ditengah permukiman penduduk. Oleh karenanya, saat berkampanye (dalam Pemilihan Bupati) saya tidak menjadikan migas sebagai issu sentral, karena saya menangkap kesan sangat kuat dimana rakyat berharap sangat tinggi, dan membayangkan segera keluar dari kemiskinan dan menjadi kaya layaknya Brunai atau negara di Timur Tengah. Sementara dalam sistem Undang Undang Indonesia, migas adalah milik negara, dan daerah penghasil mendapatkan bagian 6 % (dari keuntungan atau netto) untuk minyak dan 12 % untuk gas.

Pada saat saya menjabat pada Tahun 2008, minyak telah berproduksi di Kabupaten Bojonegoro (Blok Sukowati) sebesar 9 juta barel dengan penerimaan daerah mencapai 88 Milyar Rupiah lebih. Saat ini kondisinya telah berkembang cukup signifikan. Sebagai gambaran, dari 2 (dua) blok yang telah tereksploitasi saat ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendapat dana bagi hasil 457 Milyar Rupiah dari realisasi lifting minyak sebesar 22 juta barel lebih. Dengan demikian penerimaan daerah dari bagi hasil migas telah meningkat lebih dari 400 persen lebih sejak Tahun 2008.

Bagi hasil bagi daerah tersebut diperkirakan meningkat 3 (tiga) kali lipat pada tahun tahun mendatang, karena peak procuction minyak diperkirakan mencapai 200 ribu BOPD khusus untuk Blok Cepu saja.

Melalui logika dasar pemikiran, tentu terbersit pemahaman dari semua pihak bahwa penerimaan daerah dari migas tersebut tentu telah menjadikan Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah yang kaya. Harus saya akui bahwa meningkatnya penerimaan daerah dari sektor migas ini sangat berarti bagi peningkatan pembangunan di Bojonegoro. Namun harus difahami bahwa daerahlah yang menanggung segala social risk dari eksplorasi dan eksploitasi migas, baik kerusakan lingkungan dan infrastruktur sarana prasarana, rentannya problem sosial akibat kehilangan mata pencarian sebagai ekses terbebaskannya lahan mereka untuk kegiatan migas, yang apabila dikalkulasikan nilainya bahkan jauh melampaui dana bagi hasil yang diberikan pada Bojonegoro. Sehingga dapat dikatakan bahwa sesungguhnya penerimaan migas adalah investasi daerah dengan resiko tinggi apabila tidak didukung pengelolaan dan perencanaan yang akuntabel dan transparan.

STRATEGI KEBIJAKAN DALAM MENJAWAB ISU STRATEGIS

Sebelum saya menyampaikan strategi kebijakan dalam menjawab issue strategis sebagaimana diatas, secara khusus saya ingin menyampaikan beberapa indikator penting yang menjadi spirit utama saya, yaitu :

Pertama, terwujudnya sustainable development melalui 5 (lima) pilar penting, yaitu pilar ekonomi, pilar lingkungan hidup, pilar pembentukan modal sosial (mencakup partisipasi dan keadilan, serta menciptakan budaya unggul dan manusia unggul), pilar pemantapan budgeting non oil / gas, serta pilar terwujudnya clean and good governance.

Kedua, secara sadar ingin mewujudkan indeks kebahagiaan, yang diwujudkan dalam kebahagiaan personal (intelectual and spiritual happiness) dan kebahagiaan sosial melalui prinsip take and give (participation and democracy) ;

Ketiga, menemukan jalan keluar dari middle income trap, baik melalui pemberian jaminan sosial (pendidikan, kesehatan dan pangan) maupun melalui pembangunan infrastruktur dan energi, investasi (modal capital) jangka panjang, inovasi serta pengembangan teknologi ;

Meski pemanfaatan migas tidak sepenuhnya kewenangan daerah (faktor domain pusat dan minimnya porsi tingkat keterlibatan partisipatif lokal), namun terhadap proyek nasional dan target produksi migas, sejak awal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil sikap proaktif terhadap kesuksesan dan kelancaran eksplorasi dan ekspolitasi migas. Tentu dengan dilandasi kesadaran penuh bagaimana kegiatan ini membawa kesejahteraan berkelanjutan bagi rakyat bojonegoro. Sejak awal saya menyadari, setidaknya terdapat 4 (empat) kunci sukses eksplorasi dan eksploitasi migas, yaitu Aspek Teknis, Aspek Bisnis, Aspek Legal dan Tata Kelola, serta Aspek Dukungan Sosial. Masing-masing aspek meletakkan kewenangan (domain) dari unsur pelaksana, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam praktek dilapangan, aspek teknis dan aspek bisnis merupakan domain pemerintah pusat, aspek legal dan tata kelola merupakan perpaduan kewenangan pusat dan daerah, sedangkan aspek dukungan sosial termasuk didalamnya domain pemerintah kabupaten.

Aspek legal dan tata kelola yang implementasinya menjadi kewenangan daerah, saya tindak-lanjuti dengan langkah riil secara proporsional, baik dengan pertimbangan kepentingan nasional maupun dalam rangka pemberdayaan potensi local, tentunya dengan tetap sejalan dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Beberapa kewenangan tersebut diantaranya adalah dalam penerbitan ijin dan rekomendasi, yaitu? ijin lokasi, rekomendasi amdal, serta ijin mendirikan bangunan, yang implementasinya lebih bersifat sebagai indikator TRIFUNGSI pemberdayaan masyarakat (fungsi layanan, fungsi kapabilitas maupun fungsi perlindungan). Saya menyadari sepenuhnya tanggungjawab berat yang saya emban sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh karenanya, tidak ada pilihan bagi saya untuk mensinergikan kepentingan nasional dengan upaya dukungan sosial agar kegiatan migas berjalan kondusif dilapangan.

Melalui kewenangan itulah pemerintah kabupaten dapat memainkan peran pentingnya dalam mengelola dinamika sosial, menjamin pengunaan kawasan yang tepat dan penciptaan peluang tenaga kerja bagi penduduk lokal.

Beberapa permasalahan strategis dan langkah langkah yang sudah dilakukan dalam rangka pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

PERTAMA, terkait problem menghindari kerusakan lingkungan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta problem penurunan produksi pertanian, point penting langkah strategis yang saya lakukan adalah :

  1. Sinkronisasi Plan of Developmentdengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berikut Rencana Detail Kecamatan.
  2. Perketatan dalam penerbitan ijin lokasi dan rekomendasi AMDAL dengan segala persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku berikut penanganan sosial yang harus dilakukan pihak operator.
  3. Mensyaratkan komitmen operator terkait kepedulian sosial dalam penerbitan ijin lokasi dan ijin mendirikan bangunan, serta antisipasi dan penanganan dampak eksploitasi terhadap kerusakan ekologi berikut langkah reklamasi pasca operasi.
  4. Merencanakan kantung kantung air untuk pertanian melalui program pembangunan 1.000 embung guna ekstensifikasi hasil pertanian sekaligus langkah antisipasi berkurangnya lahan pertanian akibat pembebasan lahan untuk kegiatan migas.

Adapun guna mendukung langkah strategis tersebut, saya telah menyiapkan piranti regulasi melalui:

  1. Penataan ruang wilayah pengembangan migas dan area pengembangan /ekstensifikasi pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031, berikut Rencana Detailnya;
  2. Pemantapan strategi kebijakan bidang pertanian dan migas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Menengah (2013-2018) yang saat ini masih dalam tahap akhir penyelesaian;
  3. Serta pemberdayaan potensi lokal dan corporate social responsibilitysebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas.

KEDUA, problem konflik sosial didesa desa daerah produksi dan upaya pemberdayaan potensi lokal dalam kegiatan migas. Memahami rentannya konflik sosial sebagai akibat ketidakberdayaan masyarakat (kerusakan infrastruktur, kemiskinan, pengangguran, lemah skill), serta dalam upaya pemberdayaan potensi lokal agar turut berperan (tidak menjadi penonton) dalam kegiatan migas, maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berinisiatif menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas. Peraturan Daerah ini pada dasarnya merupakan strategi kebijakan yang lebih menitik beratkan pentingnya sisi pemberdayaan masyarakat (empowering society) melalui:

  1. Diarahkan guna terciptanya iklim yang kondusif dan memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling), dan membangun daya mereka dengan mendorong (encourage),memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awareness).
  2. Diarahkan guna meningkatkan human development indexmelalui perkuatan potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering).
  3. Merupakan upaya perlindungan pada potensi lokal sehingga tidak menjadi titik rawan pemicu munculnya masalah masalah sosial

Adapun resume Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011, khususnya terkait penanganan indikator indikator yang berpotensi menghambat eksplorasi dan eksploitasi migas, diantaranya:

  1. Masalah kesempatan kerja. Sebagai wujud pemberdayaan masyarakat atas pemanfaatan potensi kompetitif didaerah, maka Perda memberikan perlindungan agar tenaga kerja lokal (khususnya ring-1) yang tersedia diakomodir dalam kegiatan industri, khususnya pada spesifikasi tenaga kerja unskill(pemberian hak istimewa tenagaunskill) serta memberikan pelatihan untuk kategori terampil. Sedangkan pada tenaga kerja dengan spesifikasi profesional, Perda tidak pernah membatasi harus diakomodir dari tenaga kerja lokal.

Selanjutnya, dalam rangka keberlangsungan hidup masyarakat sekitar lokasi pasca eksploitasi nantinya, atau pada saat masa produksi sudah tidak memerlukan lagi tenaga kerja dalam jumlah banyak, Perda menekankan perlunya pemberian bekal keterampilan melalui pelatihan agar masyarakat terdampak tetap dapat menopang hidup melalui keahlian yang dimiliki. Beberapa contoh klausul regulasi peraturan daerah diantaranya:

  • Pengadaan tenaga kerja di dalam melaksanakan pekerjaan melalui ketentuan(Pasal 9):
  1. 100 % tenaga kasar/buruh berasal dari tenaga lokal.
  2. Tenaga terlatih dan tenaga profesional dengan proporsi maksimal dari tenaga lokal.
  • Memasukkan unsur kegiatan pelatihan ketrampilan kerja tepat sasaran (Pasal 19 huruf f).
  • Membantu pengusaha lokal, BUMD/BUMDes & Koperasi dalam meningkatkan kapabilitas tehnis dan kelengkapan persyaratan dasar atau kualifikasi untuk ikut berperan dalam proses pengadaan barang dan jasa (Pasal 19 huruf h).
  1. Massalah peluang bisnis. Perda menekankan untuk memberikan prioritas pekerjaan yang bisa dilakukan lokal kepada potensi usaha lokal yang ada. Namun demikian, tentu saya memahami bahwa untuk pekerjaan yang dituntut standarisasi tertentu serta memiliki tingkat kesulitan dan pendanaan tinggi, akan dilakukan oleh potensi usaha yang memang profesional dibidangnya. Beberapa contoh klausul regulasi peraturan daerah diantaranya:
  • Ekspektasi Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS, wajib menggunakan barang Produksi Daerah (Pasal 7).
  • Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya yang dilakukan oleh Kontraktor KKS ??atau? Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS wajib mengutamakan keikutsertaan Perusahaan Lokal, BUMD/BUMDes, & Koperasi (Pasal 8).
  • Pihak Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS yang melakukan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengolahan diwajibkan untuk (Pasal 19):
  1. Mendirikan kantor perwakilan di Bojonegoro.
  2. Melaksanakan koordinasi dg Pemda dalam rangka pembangunan fasilitas penunjang sarana produksi.
  3. Mengantisipasi sejak dini kemungkinan munculnya dampak negatif dan memberikan sosialisasi pada pemerintah kabupaten dan masy setiap tahapan eksplorasi/eksploitasi migas.
  4. Melakukan reklamasi lahan serta perbaikan fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat dampak eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan migas.
  5. Memberikan informasi jenis kegiatan pembangunan yang dilakukan berikut peluang yang dapat dimanfaatkan oleh penyedia barang/jasa lokal, BUMD/BUMDes & koperasi.
  6. Menawarkan setiap paket pekerjaan yang dilaksanakan kpd kontraktor lokal jika pekerjaan itu bisa dilaksanakan oleh pengusaha lokal, BUMD, BUMDes dan koperasi.
  7. Masalah penetapan kawasan pembangunan / zona developmentdisekitar area ring-1 yang diperuntukkan bagi bangunan penunjang proyek, seperti sarana kesehatan, olah raga, peribadatan, pemukiman pekerja, dan lain lain. Kenapa demikian, tidak lain agar daerah ring-1 dapat turut berperan mengambil kemanfaatan multyplier effect dari industri hulu migas sehingga merangsang tumbuh kembangnya perekonomian wilayah sekitar melalui bergeraknya sektor jasa dan perdagangan. Beberapa contoh klausul regulasi peraturan daerah diantaranya:
  • Pihak Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS yang melakukan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengolahan DILARANG untuk membangun fasilitas non teknis atau menempatkan fasilitas pendukung pembangunan proyek yang bersifat tetap, misalnya dormitory, camp facilities, community center, recreation center, terminal, terminal sementara dan lain-lain ditempatkan pada area EPC, tetapi dilaksanakan pada tempat tertentu yang lokasinya diatur oleh Bupati (Pasal 20 angka 1).
  • Sebagai penguatan sekaligus regulasi operasional pointers terkait zona developmentini, maka diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peta Lokasi/Letak Pembangunan Fasilitas Non Teknis atau Fasilitas Pendukung Pembangunan Zona Development.

KETIGA, berkenaan dengan masalah peningkatan kapasitas seluruh desa dan desa lokasi produksi, langkah strategis yang saya lakukan adalah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa dari sektor migas adalah diarahkan untuk pemberdayaan desa berdasar kewilayahan administratif dan kewilayahan terdampak, dengan besaran alokasi 12,5 persen dari Dana Bagi Hasil Migas Kabupaten. Ini sebagai wujud komitmen saya agar desa penghasil tidak hanya semata dituntut memberikan dukungan sosial (keadilan partisipatif), akan tetapi juga kita pikirkan bagaimana mereka berdaya melalui stimulan pemberian bagi hasil migas (keadilan distributif).

KEEMPAT, berkenaan dengan problem pendayagunaan pendapatan hasil migas, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sangat konsen dalam merencanakan pendayagunaan pendapatan hasil migas tersebut untuk kesejahteraan berkelanjutan. Implementasi dari keseriusan saya dalam mengaktualisasi konsepsi migas untuk kesejahteraan berkelanjutkan secara riil saya tuangkan dalam dokumen perencanaan daerah, baik perencanan jangka panjang, menengah atupun tahunan. Sehingga visi perencanaan yang saya rumuskan adalah Terwujudnya Fondasi Kabupaten Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan dan Energi Negeri yang Produktif, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan. Secara khusus saya concern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Bojonegoro yang berkesinambungan dan struktur perekonomian daerah yang tangguh berlandaskan keunggulan kompetitif lokal terutama kontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam migas secara lestari. Guna aktualisasi pemahaman tersebut, maka beberapa langkah strategis yang saya lakukan adalah:

  1. Penajaman rencana aksi dalam perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, yang diarahkan untuk penguatan kualitas partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan.

Saya menyadari bahwa kedepan proses perencanaan tumbuh semakin kapabel seiring kedewasaan publik. Oleh karenanya, saya komitmen untuk membangun perencanaan daerah menjadi semakin partisipatif. Strategi ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, kekuatan fiskal daerah yang sebagian besar ditopang dari penerimaan bagi hasil migas, dapat terarah guna pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan, menuju terwujudnya kesejahteraan berkelanjutan dan indeks kebahagiaan masyarakat. Penyusunan perencanaan daerah kami lakukan secara maksimal melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan politis, pendekatan partisipatif dan pendekatan professional. Sedangkan tahapan perencanaan benar benar kami kawal mulai dari tahapan musyawarah pembangunan desa, kecamatan sampai ditingkat kabupaten dengan melibatkan segenap stakeholders yang ada (representatif). Segenap usulan masyarakat yang masuk menjadi input perencanaan tentunya dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang ada.

  1. Investasi modal jangka panjang guna menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dan dapat dinikmati generasi selanjutnya (endowment fund). Baik melalui Bank Jatim (saat ini Kabupaten Bojonegoro merupakan 4 besar pemegang sahamnya), maupun untuk pengembangan ekonomi mikro melalui investasi di Bank Perkreditan Rakyat).
  2. Regulasi yang diterbitkan guna mendukung langkah strategis tersebut:
  • Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro;
  • Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Transparansi Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Industri Ekstraktif;
  • Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  • Draf Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Menengah (2013-2018).

KELIMA, berkenaan dengan problem transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bagi hasil migas. Bahwa dokumen perencanaan pembangunan berikut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar benar saya letakkan sebagai dokumen publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Sehingga tercipta ruang publik untuk melakukan kontrol/pengawasan mulai tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaannya.Ruang Publik dimaksud tidak hanya dipublikasikan melalui media teknologi informatika semata, saya membuka dialog langsung dengan masyarakat yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat di Pendopo Kabupaten. Melalui media tersebut masyarakat dapat mempertanyakan apapun terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa adanya sensor, dan terhadap pertanyaan tersebut harus diberikan jawaban langsung oleh setiap unit kerja penanggungjawab. Adapun regulasi yang dikeluarkan guna mendukung transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bagi hasil migas adalah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Transparansi Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Industri Ekstraktif (meski saat ini masih dalam proses evaluasi pemerintah atasan).

KEENAM, berkenaan dengan problem keadilan, partisipasi dan keterbukaan. Secara mendasar ingin saya sampaikan bahwa dalam setiap langkah strategis yang saya tetapkan sebagaimana tertuang dalam berbagai regulasi diatas, secara sadar dilakukan dalam rangka mewujudkan tercapainya indeks kebahagiaan masyarakat. Oleh karenanya, eksplorasi dan eksploitasi migas di Bojonegoro sebetulnya merupakan alat/piranti yang nantinya harus berperan dalam memberikan nilai kebahagiaan pada masyarakat, baik kebahagiaan personal (intelektual dan spiritual) maupun kebahagiaan sosial.

PENUTUP

Sebagai penutup dalam penyampaian ini, sekaligus merangkum penjelasan diatas, saya tegaskan komitmen dalam upaya mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan dan kebahagiaan melalui pemanfaatan potensi migas di Kabupaten Bojonegoro, baik perumusan kebijakan, mobilisasi daya dan kemampuan serta pemanfaatan (dana) hasil migas, semaksimal mungkin diarahkan untuk pembangunan berkelanjutan menuju pondasi kapabilitas daerah yang produktif, berdaya saing, adil, sejahtera dan bahagia. Oleh karenanya, dalam konteks pencapaian tujuan kesejahteraan berkelanjutan, saya akan tetap concern untuk memperbaiki iklim investasi (khususnya sektor migas), memperbaiki manajemen dana publik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penerimaan migas, serta antisipasi dini terhadap kerusakan ekologi akibat kegiatan migas.

Sumber Tulisan: Dikutip dari Website resmi Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Bojonegoro

Dipublikasikan ulang di blog Bocahbancar sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan perluasan wawasan khususnya terkait dengan isu Migas dan Kesejahteraan Sosial di tempat menimba ilmu selama enam tahun, Kota Bojonegoro. Semoga bermanfaat🙂

Muhammad Joe Sekigawa, Pengejar Beasiswa S2 Negeri Bunga Sakura [mari saling mendoakan] ^_^

Salam hangat dan semangat selalu dalam dekapan ukhuwwah

Kantor PT SRL Pulau Pinang-Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur
Sabtu siang, 02 Dzulhijjah 1435 H/27 September 2014 pukul 13.35wita

Dipublikasikan otomatis secara terjadwal oleh WordPress pada hari Sabtu, 12 Oktober 2014 pukul 08.00wita

Comments
2 Responses to “Eksploitasi Migas untuk Kesejahteraan Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro*”
  1. katamiqhnur.com says:

    mampir ke katamiqhnur.com yaa!!

Tinggalkan Jejak ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: