Forum Diskusi Kebijakan Publik Kutai Kartanegara*
Forum Diskusi Kebijakan Publik Kutai Kartanegara*
*Oleh Joko Setiawan, A Social Worker, Seorang Pembelajar Sepanjang Zaman
PEMBUKA
Suasana pasca dilakukannya PILEG tanggal 09 April kemarin masih begitu tegang, dan hari kemarin adalah puncaknya. Karena pada hari itu, Ahad 20 April 2014 adalah waktu dimana dilakukan perhitungan hasil pemilihan suara se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karenanya, pada hari itu pula pula akan ditentukan siapa dari partai apa akan mendapatkan kursi berada di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara..
Saya sendiri, bersama beberapa ikhwah yang lain, beberapa hari belakangan ini sibuk duduk manis di meja perhitungan suara. Menginput data rekapan dari C1 dan DA1 ke sistem tabulasi nasional DPP Partai Keadilan Sejahtera alias PKS. Ya, itu adalah agenda struktural Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengawal suara sepenuhnya agar tidak terjadi kecurangan di mana-mana..
Toh kalau mau jeli dan teliti, ternyata memang begitu banyak penggelembungan suara. Jumlah angka-angka yang diinput dari penjumlahan suara caleg+partai per TPS tidak sama. Begitu pula dengan digit angka per caleg dalam satu partai, jika dijumlahlah, kembali mendapatkan angka yang digelembungkan 10 sampai dengan 100 suara..
Capek dan lelah, tapi itulah hal yang memang patut dilakukan untuk mengawal pemilu dari praktik kecurangan yang akan menjerumuskan pelakunya ke jurang kenistaan dan kemurkaan Allah. PKS sebagai partai dakwah, berkomitmen tidak hanya untuk berbuat jujur, adil dan terbuka, tapi juga berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah seseorang dari berbuat mungkar. Jadi teringat hadist Rasulullah shallallahu ‘alayhi wasallam, “Tolonglah saudaramu yang menzalimi dan yang dizalimi”, Lalu seorang sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, kami memahami tentang menolong orang yang dizalimi, bagaimana menolongnya kalau dia seorang yang zalim? Nabi berkata (bermaksud): “Kamu menghalang dan mencegahnya dari berbuat kezaliman. Itulah cara menolongnya” (HR. Bukhari)..
Anggota Legislatif dari PKS
Berdasarkan informasi dari orang kepercayaan DPD PKS kemarin yang mengikuti proses perhitungan suara KPU di Pendopo Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, bahwa di periode 2014-2019 ini PKS di Kukar mendapatkan tiga kursi di DPRD. Sedangkan partai penguasa nan adidaya, yakni Partai GOLKAR masih mendapatkan 20 kursi atau bahkan lebih..
Agar hati tidak galau dan gundah gulana, maka sadari saja bahwa kepemimpinan itu silih berganti, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh-Nya. Kita tidak pernah mungkin lupa karena ayatnya selalu kita lantunkan setiap pagi dan petang, dalam rangkaian Al Ma’tsurat yang disusun oleh Imam Hasan Al Banna. Firman Allah dalam surat Ali Imran, “Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S Ali Imran, 3:26). Maka, cukuplah ayat itu yang dapat menjadikan kita lapang hati setelah berbagai usaha kerja keras kita lalui..
Terlepas dari semangat dan tidak semangatnya diri kader akar rumput atas hasil yang telah dicapai, saya menawarkan satu pandangan optimis, bahwa para kader masih bisa menyumbangkan sesuatu karya nyata, sembari mengambil keuntungan di dalamnya (yaitu capacity building kader). Saya menyebutnya sebagai capacity building kader karena memang akan ada timbal balik atas ide/gagasan yang akan kita lahirkan bersama ini..
Inisiasi Pembentukan Forum Diskusi Kajian Publik
Adanya kader PKS yang ikut serta duduk di kursi wakil rakyat, maka secara tidak langsung akan dapat menghubungkan antara idealisme yang dibawa oleh partai, dengan kenyataan di pemerintahan, yang dalam hal ini anggota legislatif dari PKS ada di dalamnya. Dengan demikian, secara tidak langsung, kita selaku kader akar rumput akan dapat belajar dari para wakil rakyat tersebut mengenai pengelolaan pemerintahan di lingkup kabupaten..
Saya berharap, bahwa dari struktural DPD PKS atau bahkan dari kultural kader akar rumput dapat membuat jadwal rutin agar para anggota legislatif kita memberikan kuliah pencerdasan kepada kader, serta juga dapat menjadi sarana kontrol DPD PKS terhadap para kadernya yang duduk di kursi wakil rakyat..
Kontrol atau pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja kader kita di DPRD sangat penting untuk dilakukan. Sangat penting karena hal ini terkait secara langsung dengan tujuan utama kita ketika menempatkan kader di dalam kursi wakil rakyat. Tentu evaluasi yang dimaksudkan bukanlah untuk menyidang sang anggota legislatif kita, tapi lebih kepada saling membantu dalam kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri anggota legislatif kita tersebut, agar kemudian dapat secara optimal menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam pengambilan keputusan-keputusan kebijakan publik, yang seringkali masih tidak pro rakyat miskin (pro poor)..
Nah, berkaca dari fenomena tersebut, maka dirasa perlu untuk kita sebagai kader akar rumput, membuat forum diskusi yang intens membahas kebijakan publik yang ada atau rencana kebijakan publik yang akan ditetapkan sebagai keputusan pemerintah. Di dalam forum diskusi ini kita akan mendapatkan beberapa keuntungan, diantaranya sebagai berikut:
- Kader PKS menjadi lebih peka terhadap persoalan nyata di tingkat kabupaten yang menjadi PR pemerintah bersama DPRD.
- Kader PKS akan menjadi lebih cerdas karena dituntut untuk melakukan kajian diskusi, pengolahan data serta analisis pada setiap fakta yang nampak jelas di depan mata.
- Akan ada konektifitas antara kader akar rumput dengan kader yang duduk sebagai anggota legislatif di DPRD Kabupaten. Dengan kata lain, kader akar rumput akan mendapatkan banyak ilmu terkait pengelolaan pemerintahan dan pelaksanaan tugas-tugas wakil rakyat di pemerintahan.
- Hasil dari forum diskusi juga bisa menjadi rekomendasi kuat karena berdasarkan data dan fakta serta analisis yang matang, sehingga dapat menjadi alternatif menawan yang dapat ditawarkan oleh anggota legislatif kita dalam rangka memberikan solusi atau jalan keluar atas persoalan/isu hangat yang dibahas di tingkat elit pemerintahan.
Oleh karena itulah, saya menawarkan kepada ikhwah sekalian, para kader dakwah yang masih berpikir bahwa dirinya masih memiliki tenaga yang lebih, terlepas dari pikiran untung-rugi dan menang-kalah, dan diganti dengan semboyan mulia partai dakwah kita “Apapun Yang Terjadi Kami Tetap Melayani (AYTKTM)”. Maka, dibentuknya forum diskusi ini adalah salah satu bentuk pelayanan kita terhadap dinamika perpolitikan yang produk kebijakannya harus kita arahkan untuk lebih berpihak kepada rakyat miskin (pro poor policy)..
Adapun kebijakan publik yang ada, akan kita perjelas dengan menggunakan panduan kerja-kerja komisi di DPRD. Untuk mengingat apa saja bidang kerja Komisi DPRD, saya akan cantumkan seperti di bawah ini sebagaimana yang saya kutip dari website DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara:
- Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan (Meliputi bidang pemerintahan, ketertiban, tenaga kerja, koperasi, hukum dan perundang-undangan, organisasi kemasyarakatan dan sosial politik, serta perizinan);
- Komisi II Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Meliputi bidang perdagangan dan perindustrian, pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, perhubungan, pertambangan, pekerjaan umum, tata kota, pertamanan dan kebersihan, serta transmigrasi);
- Komisi III Bidang Keuangan dan Aparatur (Meliputi keuangan, pendapatan daerah, perbankan, perusahaan daerah, dunia usaha, penanaman modal, kepegawaian, pariwisata dan pengadaan pangan); dan
- Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat (Meliputi Humas dan Pers, pendidikan, peranan wanita, agama, pemuda dan olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, kesehatan keluarga dan sosial).
Artinya, isu kebijakan publik yang kita angkat adalah berfokus pada isu-isu sentral yang ditangani oleh komisi-komisi tersebut. Utamanya pada komisi dimana anggota legislatif dari PKS berada dan berkontribusi di sana untuk sebesar-besarnya kepentingan ummat..
Maka, dengan ini, saya mengajak ikhwah sekalian untuk membentuk Forum Diskusi Kebijakan Publik Kutai Kartanegara yang akan disingkat dengan FD-KPK. Untuk jangka menengah akan kita ubah menjadi Pusat Studi Kebijakan Publik Kutai Kartanegara (PS-KPK). Dan untuk jangka panjangnya, forum diskusi ini akan kita transformasi menjadi Lembaga Kajian Kebijakan Publik Kutai Kartanegara (LK2PK)..
PENUTUP
Ajakan ini adalah sebuah tawaran alternatif atas bentuk kontribusi nyata kita sebagai kader dakwah di Kutai Kartanegara. Kembali pada tujuan awal, bahwa keberadaan kader kita di ranah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Kutai Kartanegara. Oleh karenanya evalusi kinerja dan inovasi dalam pemecahan masalah yang dihadapi pemerintah menjadi salah satu kunci untuk meraih kemenangan..
Dari dulu berdirinya, PKS tidak pernah menang karena banyaknya uang yang mereka miliki. Namun, karena semangat/etos kerja tinggi dan kinerja terbaik di tempat ia mengabdikan diri, yang dipersembahkan oleh kader-kader Tarbiyah kepada masyarakat bangsa Indonesia. Mari kita kembali pada niatan awal kita ikut riang-riuh di alam demokrasi ini. Tujuan akhirnya bukan semata-mata untuk menempatkan qiyadah-qiyadah kita di kursi kepemimpinan pemerintahan daerah, tapi keyakinan bahwa kader Tarbiyah dapat memberikan yang terbaik untuk rakyat, tanpa harus menunggu disuap dan melakukan praktik suap, korupsi, kolusi serta nepotisme..
NB: Concept Note Teknis Pembentukan FD-KPK akan digodog dan dibahas dalam pertemuan internal. Silahkan berikan tanggapan terlebih dahulu melalui usulan ide gagasan yang baru saja saya sampaikan dalam artikel ini.
Salam hangat dan semangat selalu dalam dekapan ukhuwwah
Kantor DPD Hizbul ‘Adalah wa Rafahiyah Kota Raja (Tenggarong)-Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
Senin sore, 21Jumadil Akhir 1435 H/21April 2014 pukul 16.15 wita
Dipublikasikan otomatis secara terjadwal oleh WordPress pada hari Senin malam, 21 April 2014 pukul 18.00wita