Berdakwah dalam Sistem Demokrasi*

Berdakwah dalam Sistem Demokrasi*

Bismillah Arabic

Politik dalam bahasa Arab disebut dengan as-Siyasah yang berarti mengelola, mengatur, memerintah dan melarang sesuatu. Pada awalnya bangsa Arab menerapkan makna siyasah untuk pengurusan dan pelatihan gembala, kemudian berkembang pada pengaturan urusan-urusan manusia dan mengenai orang yang mengatur urusan-urusan tersebut. Artinya, dalam tradisi Arab, orang yang memegang kekuasaan secara politik adalah orang yang mengurusi urusan rakyat, mengaturnya dan menjaganya..

Di dalam kitab-kitab fiqh, para ulama klasik banyak menyertakan pembahasan tentang politik di dalam kitabnya. Beberapa diantaranya yaitu:

  • An-Nawadir As-Sulthaniyah karya Ibnu As-Syadad
  • As-Siyasah As-Syar’iyyah karya Ibnu Taimiyah
  • Al Ahkam As-Sulthaniyah karya Al-Mawardi
  • Ath-Thuruq Al-Hukmiyah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Dalam kitab yang terakhir di atas, Ibnu Aqil mendefinisikan politik (siyasah) sebagai sesuatu yang dengannya manusia benar-benar menjadi lebih dekat pada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, walaupun ia tidak dibuat oleh Rasul dan tidak ada pula wahyu yang diturunkan untuknya..

Kita mengawali pembicaraan ini dengan pembahasan terkait dengan politik yang sesuai dengan agama Islam atau dengan kata lain As-Siyasah As-Syar’iyyah. Selanjutnya kita akan membahas tentang kenegaraan, demokrasi dan juga dakwah di dalamnya..

Benar bahwa sistem demokrasi dimana kekuasaan ada di tangan rakyat itu bukan dari Islam. Dilihat dari sejarahnya, demokrasi yang mendoktrinkan bahwa suara rakyat adalah suara tuhan dan kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebenarnya terlahir sebagai reaksi atas kedzaliman sistem yang berlaku sebelumnya, yakni sistem teokrasi..

Dalam perkembangannya, teori demokrasi itu tidak diterapkan sepenuhnya, bahkan kekuasaan rakyat itu hanya omong kosong. Kenyataannya, rakyat tetap saja menjadi objek bahkan lebih buruk. Dan yang sangat memprihatinkan, para politisi gadungan itu dengan vulgar membeli suara rakyat dengan uang yang mereka kumpulkan dari para cukong dan konglomerat yang tidak akan memberi kecuali bila dalam kalkulasinya akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar..

Yang menarik adalah terkait dengan partai-partai yang berkompetisi di politik kenegaraan di Indonesia. Partai-partai yang tidak secara terbuka dideklarasikan sebagai partai dakwah atau Islam itu -termasuk partai-partai terbesarnya- pun dipimpin oleh para politisi muslim, bahkan sebagiannya bangga mengklaim sebagai partai nasionalis religius dan berkampanye dengan menonjolkan syiar-syiar keagamaan (Islam). Tidak ada satu partai pun yang mau disebut sebagai partai sekuler. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya secara nilai, masyarakat tidak menerima ideologi sekuler. Mereka lebih menerima dan percaya pada pemimpin-pemimpin yang memiliki komitmen terhadap agamanya. Atau dengan kata lain, rakyat lebih memilih para negarawan yang memiliki komitmen agama yang baik, dan lebih dari itu adalah para negarawan yang saleh dan orang-orang saleh yang negarawan..

Menyikapi pemerintahan demokrasi di Indonesia, juga memahami antara ideologi dengan realitas. Sejumlah kelompok pergerakan Islam di Indonesia sangat skeptis terhadap demokrasi bahkan dengan begitu mudah menuding aktivis dakwah yang terlibat dalam demokrasi itu sebagai munafik dan melacur. Menurut mereka, demokrasi adalah sistem jahiliyah..

Sikap skeptis yang demikian merupakan ekspresi akidah yang sangat kuat namun dalam waktu yang sama ia menunjukkan kenaifan dan ketidakmatangan dalam menyikapi realitas dakwah yang dihadapi. Akidah memang hitam putih, kalau bukan Islam ya jahiliyah, kalau bukan Allah ya thagut, kalau bukan iman ya kafir. Secara akidah, rasanya kita akan sepakat dengan pernyataan tersebut, namun kurang sepakat bila hal tersebut digunakan juga dalam bermuamalah..

 Sebagai realitas, demokrasi itu adalah objek yang harus didakwahi. Sebagai objek dakwah ia berhak mendapatkan perlakuan baik sebagaimana objek dakwah lainnya. Berhala-berhala yang terpasang di sekitar Ka’bah, dalam pandangan akidah adalah thagut, namun Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membiarkannya dan tidak merobohkannya. Beliau baru merobohkannya pada saat penaklukan Mekah, yaitu tahun ke-9 hijriah. Sebelum itu, wabil khusus pada saat masih di Mekah, beliau shallallahu ‘alaihi wasallam melakukan sholat, sementara di sekitarnya masih terpasang berhala-berhala tersebut..

Memahami realitas ini, salah satu partai politik di Indonesia, Hizbul ‘Adalah wa Rafahiyah menerapkan konsep musyarakah siyasiyah (politik kooperatif partisipatif) bukan hanya dengan sistem demokrasi itu sendiri, melainkan juga bermusyarakah dengan elemen dan kekuatan lain, baik itu kekuatan politik maupun sosial kultural tanpa mengorbankan akidah dan akhlak mereka..

Berikut ini sedikit cuplikan Bayan Dewan Syari’ah Pusat Hizbul ‘Adalah wa Rafahiyah pada tahun 1429 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2008 terkait tentang Dhawabit Syar’iyyah dalam Koalisi Politik:

Koalisi adalah kerja sama antar-beberapa partai untuk memperoleh suara mayoritas di parlemen guna membentuk satu kabinet atau pemerintahan. Praktik Koalisi (at-tahaluf as-siyasi) di negara kita -yang menganut sistem multipartai- adalah kerjasama antara dua partai atau lebih untuk mencapai tujuan strategis, seperti mengusung kepala daerah atau presiden dengan perjanjian. Masing-masing partai yang bergabung dalam koalisi memiliki kesempatan atau peluang untuk turut menentukan arah kebijakan daerah atau negara, dengan menempati jabatan-jabatan tertentu dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan..

Agar koalisi (at-tahaluf as-siyasi) yang dibangun selalu dalam koridor syar’i dan memperoleh ridho Allah, maka wajib memerhatikan dhawabit berikut ini:

Dhawabit yang bersifat baku (ats-tsawabit)

  • Komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar syariat Islam
  • Tidak bermaksiat kepada Allah (tidak boleh taat kepada manusia dalam hal yang mengandung maksiat kepada Allah)
  • Tidak melanggar bai’at
  • Tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara
  • Tidak melakukan perlawanan dan permusuhan kepada kaum muslimin
  • Menjauhi perpecahan dalam tubuh jamaah atau antar jamaah yang ada
  • Bergaul tetapi tidak larut

Hal-hal yang mungkin berubah atau kondisional (al-mutaghayyirat)

  • Memanfaatkan elemen kebaikan yang ada pada pihak lain. Hukum dasar dalam muamalah, termasuk dalam sosial politik, adalah mubah selama tidak ada dalil yang melarang. Syaratnya, hal mubah tersebut mengandung manfaat serta tidak dipergunakan secara berlebihan. Demokrasi sebagai model penyelenggaraan negara bagi partai dakwah adalah sarana, bukan manhaj apalagi ghayah. Oleh karena itu, ia tidak harus dibenturkan dengan manhaj asasi kita, yaitu Al Qur’an dan As Sunnah. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengisi dan mewarnai model ini dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, kita dapat mengambil manfaat sarana ini untuk mengantarkan misi dakwah. Bila dalam cara berdemokrasi ada penghargaan terhadap suara mayoritas dalam menentukan pilihan seperti pada kepemimpinan -sedangkan mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam- maka berarti dakwah akan diuntungkan dengan besarnya suara umat Islam di berbagai level.
  • Memilih yang paling ringan atau sedikit mudharatnya di antara berbagai mudharat yang lain. Maslahat dan mafsadah adalah salah satu pijakan dalam ijtihad politik dakwah. Jika suatu kebijakan atau tindakan mendatangkan maslahat bagi umat dan dakwah serta tidak menimbulkan mafsadah, itulah tujuan utama (baca: idealnya) perjuangan dan dakwah yang wajib diambil.
  • Melanjutkan atau tidak melanjutkan koalisi. Sebagaimana ketika menetapkan koalisi yang menjadi pijakan adalah maslahah dan mafsadah serta situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk musyarakah, demikian juga dalam menghentikan musyarakah. Hal itu juga bergantung pada maslahah dan mafsadah yang ada.
  • Fiqhul muwazanah. Adalah metode mengambil suatu pilihan hukum yang mewakili banyak variablel karena variabel yang melekat pada suatu masalah dapat mempengaruhi hukum yang akan ditimbulkan. Intinya, fiqh muwazanah merupakan metode yang tidak dapat dipisahkan dengan fiqh aulawiyat (prioritas). Beberapa aspek yang dapat membantu dalam mempertimbangkan suatu maslahat: 1)mendahulukan yang lebih maslahat dari yang maslahat; 2)memilih yang paling kecil resikonya dari seluruh pilihan yang mengandung resiko; dan 3)mendahulukan yang prioritas dari sisi kepentingan, waktu, situasi dan kondisi.

Sunnatul tadawul dalam peradaban, termasuk politik dan kekuasaan, adalah keniscayaan. Sejauh mana umat ini mempersiapkan dirinya untuk meraih kembali amanah siyasiyah itu, inilah yang harus dilakukan oleh umat Islam dewasa ini. Kalau memang perjuangan yang mereka lakukan itu hanya dimaksudkan untuk meraih ridha Allah, mestinya mereka harus mampu mewujudkan ukhuwwah Islamiyah di antara mereka..

Semoga sedikit ringkasan ini dapat memberikan manfaat, dan menjadikan kita semakin lebih cinta kepada Islam, dakwah dan memahami realitas kekinian dari medan perjuangan dakwah fi sabilillah..

*Disadur dari Buku “Rijalud Daulah, Mempersiapkan Pejabat Publik yang Merakyat” karya Ustadz Jasiman, Lc. Cetakan pertama pada Rabiul Awal 1433 H/Februari 2012, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia.

??????????**Oleh Joko Setiawan, A Social Worker, Seorang Pembelajar Sepanjang Zaman

Salam hangat dan semangat selalu dalam dekapan ukhuwwah

Kembang Janggut-Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
Jum’at, 05 Muharram 1435 H/08 November 2013 pukul 21.55 wita

Dipublikasikan otomatis secara terjadwal oleh WordPress pada hari Rabu, 30 Muharram 1435 H/04 Desember 2013 pukul 08.00wita

Comments
4 Responses to “Berdakwah dalam Sistem Demokrasi*”
  1. jadi, mau partai hizbul ini mau masuk parlemen dan koalisis dengan parpol2 islam yang lain? seperti PKS, PKB, PBB, PAN dll? atau mau partai besar sekalian? partadi demokrat, PDI-P?

    • Hizbul Adalah wa Rafahiyah = Partai Keadilan Sejahtera🙂

      • ya … sebenarnya partai-partai Islam itu sholeh semua ya? meruka semua alim dan pandai agam. cuma ada sedikit warrna budaya.
        PKS itu alim dan pekat terhadap perkembangan zaman. kontemporer. muhammadiyah itu juga. kalau salafi itu alim cuma ngurusi tauhid aja. HTI juga.
        tinggal NU. entah gimana peran NU di masa modern gini. jangan cuma ngaji kitab kuning dan istigotsah mulu.
        saudara-saudara muslim, mari bangun bersama Umat Islam. jangan terkotak-kotak dan saling menyalahkan. Nu perlu menyusul modernitas.

        • Ya, di tingkat elit, tentunya sudah ada upaya untuk menyatukan gerakan dakwah, tanpa harus menyatukan fikrah (dimana sangat memungkinkan terjadi perbedaan pengambilan fiqh ibadah dan muamalah)

          Mari bangun Indonesia, karena Harapan Itu Masih Ada.. Insya Allah..🙂

Tinggalkan Jejak ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: